Pemerintah Thailand akan mengerahkan 10.000 polisi di ibukota pada pemilihan umum (Pemilu) yang diadakan pada Minggu (02/02) mendatang. Pemungutan suara ini dibayangi ancaman boikot kubu oposisi dan ancaman demontran untuk menggagalkan pemilu sebagai upaya mereka untuk menggulingkan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra.

Pemerintah Thailand akan mengerahkan 10.000 polisi di ibukota pada pemilihan umum (Pemilu) yang diadakan pada Minggu (02/02) mendatang. Pemungutan suara ini dibayangi ancaman boikot kubu oposisi dan ancaman demontran untuk menggagalkan pemilu sebagai upaya mereka untuk menggulingkan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra.

“Saya meminta warga Bangkok untuk keluar dan memberikan suara,” ujar Menteri Tenaga Kerja Chalerm Yoobamrung kepada pers pada Rabu (29/01).

Pada Selasa (28/01) kemarin, pemerintah Thailand telah memutuskan untuk tetap menggelar Pemilu, 2 Februari. Chalerm meminta agar masyarakat tidak memboikot pemilu karena dapat menyebabkan kekerasan lebih banyak tanpa menyelesaikan perpecahan politik yang semakin sengit di negeri tersebut.

“Pihak polisi akan mengurus keamanan. Mereka yang berpikir untuk pergi dan menutup tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di pagi hari harus berpikir dua kali karena polisi tidak akan membiarkan mereka melakukannya,” ujar dia.

Para demonstran telah mencegah pemungutan suara awal di banyak TPS di Bangkok pada Minggu lalu. Mereka turun ke jalan-jalan sejak November lalu, yang dipicu oleh rancangan UU Amnesti kontroversial yang diduga untuk memberi peluang kakak Yingluck, Thaksin Sinawatra kembali ke Thailand tanpa menjalani hukuman. Penentang pemerintah menuduh Yingluck hanya menjadi boneka Thaksin, yang menjalankan pemerintahan dari pengasingan.