Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mempertanyakan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memiliki anggaran besar untuk penyelenggaraan Pilkada. Dengan anggaran yang sedemikian besar, situs KPU masih bisa diretas sehingga lembaga itu tidak bisa menampilkan hasil real count.

"Kita sudah memberikan anggaran besar dan luar biasa kepada KPU tapi situsnya masih bisa diretas," kata Bamsoet kepada pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (5/7).

Bamsoet meminta Komisi III dan Komisi I untuk mendesak KPU untuk melakukan pengusutan terkait peretasan itu. Ia juga meminta Komisi II mendorong KPU untuk membangun sistem IT yang lebih canggih.

“Sehingga tidak bisa dijebol. Lihat BI dan bank-bank lain kan nggak bisa dijebol, walaupun ada tapi kecil lah. Ada upaya. Tapi ini kan berhasil," ujarnya.

"Harusnya pembuatnya itu harus yang sudah berpengalaman diuji kemampuannya," lanjut Bamsoet.

Seperti diketahui, situs KPU tidak dapat dibuka sejak hari Jumat (29/6) sampai saat ini. Tidak hanya situs infopemilu.kpu.go.id saja, situs jdih.kpu.go.id pun tidak dapat diakses. KPU berdalih, situs itu dionaktifkan akibat adanya serangan dari peretas.