Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menyatakan akan meminta penjelasan resmi dari pemerintah Inggris terkait kabar pembukaan kantor perwakilan Free Papua Campaign di Oxford, United Kingdom. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia guna mendapat penjelasannya terkait peristiwa yang menyinggung kedaulatan NKRI tersebut.

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam melalui pesan singkat yang diterima politikindonesia.com, Jumat malam (03/05). “Ini terkait pemberitaan sepihak dari Free Papua Campaign dimana mereka buka kantor pusat di Oxford, UK. Sesuai berita yang ada, acara dihadiri oleh Lord Mayor (Walikota,red) Oxford dan Andrew Smith seorang MP (anggota Parlemen Inggris,red). Selama ini memang kegiatan mereka focus-nya di kota Oxford. Namun mereka sekarang menggambarkannya sebagai kantor di Oxford,” ujar Djoko.

Djoko mengatakan, selama ini, kegiatan tersebut sama sekali tidak mendapat dukungan dari Pemerintah Inggris dan oposisi di Parlemen, karena secara formal Inggris tetap mengakui kedaulatan NKRI atas Papua. “Untuk mempertegas sikap dan prinsip pemerintah Inggris yang selama ini mendukung NKRI, Kemenlu akan memanggil Dubes Inggris di Jakarta,” tegas Djoko.

Bukan hanya itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London, juga akan meminta penjelasan dari Kemenlu Inggris soal pemberitaan tersebut. “KBRI London akan melakukan langkah serupa terhadap Kemenlu Inggris di London. Semua langkah kita lakukan untuk kedaulatan NKRI,” tegas Menko Polhukam.

Secara terpisah, Ketua Departemen Luar Negeri DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga mengatakan, dukungan Inggris atas pembukaan Kantor Papua Merdeka di Oxford, Inggris baru-baru ini justru akan memperkeruh hubungan diplomatik dengan Indonesia.

“Pembukaan Kantor Papua Merdeka di Oxford memberi kesan yang sangat negatif baik pada masyarakat Indonesia maupun pada hubungan antar negara," ujar Kastorius, Jumat malam (03/05).

Kastorius menegaskan, ini adalah tindakan yang mengganggu keutuhan NKRI dan bentuk provokasi segelintir politisi Inggris yang menginginkan kekeruhan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Inggris.

Kastorius menilai, hubungan RI dan Inggris selama ini cukup baik dan intensif. Persoalan Papua adalah masalah domestik dalam negeri Indonesia yang seharusnya dihormati oleh Ingris dan bukan malah diprovokasi secara terbuka. Ini akan menyulitkan hubungan kedua negara.

Bagi Kantorius, peresmian kantor ini menunjukkan "standar ganda" pemerintah Inggris pada Indonesia. Di satu pihak mengakui kedaulatan NKRI, tetapi di pihak lain mencoba mengintervensi persoalan domestik. Sikap tersebut sangat disayangkan, ditengah upaya yang begitu serius dan berkesinambungan dari Pemerintah RI untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kastorius mendukung tindakan pemerintah untuk memanggil Dubes Inggris guna mengklarifikasi peristiwa tersebut. “Menlu Marty Natalegawa wajib memanggil Dubes Inggris untuk mengklarifikasi peristiwa yang menyinggung perasaan masyarakat Indonesia ini," ujar dia.

Kastorius curiga, meski platform yang tampak adalah kebebasan, tetapi ia menduga bahwa politik ekonomi Inggris sangat sarat dalam peristiwa provokasi ini. “Inggris ingin menaikkan bargaining position dengan manuver itu di dalam rangka penguasaan sumber daya alam, khususnya gas dan minyak di Papua," ujar dia.