Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membela Jokowi yang dimasukkan ke dalam daftar tokoh paling korup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Menurut PSI, rilis OCCRP tidak berdasar sama sekali. 

Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep, itu menegaskan bahwa Presiden ke-7 Indonesia tersebut tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. PSI meminta OCCRP mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang sangat tinggi ke Jokowi sampai akhir masa jabatan. 

“Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu dan tingkat kepercayaan anjlok. Rakyat melihat dari dekat kerja Pak Jokowi, tidak ada korupsi!” kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

PSI juga menilai publikasi yang memasukkan Jokowi ke dalam daftar pemimpin korup di dunia mencerminkan suara barisan sakit hati.

“Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres. Ada jejak digital bahwa OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of The Year sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara,” ujarnya.

Andy juga menegaskan, secara metodologis, publikasi OCCRP tentang tokoh terkorup di dunia itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

“Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias,” ujar Andy Budiman.

Nama Jokowi bersanding dengan sejumlah tokoh besar dunia sebagai tokoh paling korup yang dirilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Dalam daftar tersebut, nama Presiden ke-7 Indonesia itu menduduki peringkat lima besar.

OCCRP setiap tahunnya selalu merilis Person of the Year. Biasanya banyak nama pemimpin di seluruh dunia yang menjadi finalis, termasuk dinilai sebagai pemenangnya. Untuk tahun ini nominasi dimenangkan Presiden Suriah, Bashar Al Assad. 

Munculnya nama Jokowi ini bukan tanpa alasan, pasalnya finalis yang masuk dalam daftar berdasarkan voting terbanyak yang diperoleh dari para pembaca hingga jurnalis di dunia.

Selain dengan Bashar, Jokowi bersanding dengan nama Presiden Kenya, William Ruto, Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, Eks Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, hingga pengusaha asal India, Gautam Adani di daftar yang dirilis OCCRP. 

Penerbit OCCRP, Drew Sullivan menegaskan bahwa tindakan korupsi merupakan bagian dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa.

"Pemerintah yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka," kata Drew Sullivan melanjutkan. 

"Satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah," ucap dia lagi, sebagaimana dari situs resmi mereka. 

Masuknya Jokowi ke dalam nominasi pemimpin dunia paling korup tahun 2024 versi OCCRP dinilai PDIP telah mempermalukan Indonesia di mata dunia internasional.

“Sekjen PDI Perjuangan belum merilis video-video tapi seakan-akan sudah didahului oleh laporan OCCRP bahwa Jokowi masuk salah satu pemimpin yang terkorup sedunia,” kata juru bicara PDIP Mohamad Guntur Romli kepada wartawan, Selasa(31/12/2024). 

Guntur mengatakan, laporan OCCRP bisa menjadi petunjuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya. Menurutnya, tiga lembaga penegak hukum tersebut bisa mulai menyelidiki kasus dugaan korupsi ekspor ilegal bijih nikel sebagaimana disampaikan almarhum ekonom Faisal Basri. 

Menurut Faisal Basri, kasus dugaan korupsi tersebut merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah dan diduga menyeret Jokowi serta menantunya, Bobby Nasution. 

“Sudah pernah disampaikan oleh misalnya almarhum Faisal Basri terkait dugaan ekspor ilegal bijih nikel yang merugikan negara sampai ratusan triliun, dan menyebut 2 nama salah satunya Bobby Nasution menantu Jokowi,” tutur Guntur. 

“Juga laporan Ubedilah Badrun terkait dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Dinasti Jokowi,” ucapnya melanjutkan. 

Guntur menilai, OCCRP sebagai organisasi ternama di dunia pasti memiliki bukti kuat untuk memasukan nama Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Menurutnya, dengan pengalaman dan jaringan, seharusnya KPK bisa bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya.

Guntur menegaskan, seharusnya KPK mengusut kasus dugaan korupsi dengan kerugian keuangan negara yang besar, bukan justru mengkriminalisasi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bukan pejabat publik ataupun pejabat negara. Lagi pula, kata dia, Hasto tidak pernah merugikan keuangan negara sepeser pun. 

“Terima kasih Ibu Megawati Soekarnoputri yang telah menolak 3 periode dan perpanjangan jabatan Jokowi. Penolakan waktu itu seperti nubuat, bahwa Jokowi adalah salah satu pemimpin di dunia yg terkorup seperti yg dilaporkan oleh OCCRP saat ini,” ujar Guntur. 

“2 periode saja, Jokowi sudah jadi salah satu pemimpin terkorup di dunia, bagaimana kalau 3 periode?” pungkasnya. []