Desakan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Saad agar membuka nama politisi yang disebutnya mencatut nama Presiden dan Wapres untuk mendapat jatah dari PT Freeport, meluas. Tak hanya dari kalangan DPR. Menko Kemaritiman Rizal Ramli pun, mendesak agar Sudirman menyebut nama secara terbuka.

"Kalau berani dan memang fakta, buka saja siapa orangnya yang mencatut, pasti ramai, umumkan ke publik. Jangan biasakan menteri nyebar-nyebar gosip," ujar Rizal usai pertemuan dengan delegasi pengusaha Amerika Serikat di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (12/11).

Rizal mengaku tidak tahu-menahu soal adanya pencatut nama Jokowi tersebut. “You tanya saja ke yang ngomong (Sudirman Said)," ujarnya.

Rizal menambahkan, memang tidak tertutup kemungkinan bahwa benar ada yang mencatut nama Jokowi untuk memperoleh keuntungan dari perpanjangan kontrak Freeport. Tapi, Sudirman harus membuka terang benderang siapa pihak yang dimaksud. "Bukan tidak mungkin. Menurut saya harus diumumkan," terang dia.

Dari kalangan DPR, desakan serupa juga bermunculan. Tudingan Menteri ESDM terhadap politisi senayan, tanpa menyebut siapa orang yang dituding, telah membuat suasana politik jadi gaduh. Sebaiknya Said dan seluruh menteri lebih fokus meningkatkan kerja daripada melontarkan kalimat-kalimat tidak jelas.

"Tidak hanya Sudirman Said. Semua menteri diharapkan fokus pada tupoksinya masing-masing. Dan sebisa mungkin agat tidak mengeluarkan pernyataan tidak jelas yang hanya menambah ketidaknyamanan dan ketidakjelasan arah negara ini," tegas anggota Komisi VI DPR dari Partai Gerindra Heri Gunawan di Jakarta, Kamis (12/11).

Ia mengatakan, Sudirman lebih baik mengungkap identitas politisi kuat yang dimaksud, jika memang terbukti mencatut nama pimpinan negara.

Ketua MPR Zulkifli Hasan pun bersuara senada. "Saya percaya dengan pernyataan SS (Sudirman Said) itu bahwa ada yang mencatut nama Presiden. Cuma siapa yang telah mencatut nama Presiden, siapa dia, hanya SS yang tahu. Supaya jelas, SS sebaiknya terbuka dan transparan ke publik supaya terang benderang," kata Zulkifli sebelum membuka Muswil I DPW PAN Kalimantan Utara (Kaltara) di Tarakan, Kamis (12/11).

Bukan hanya kalangan politisi, Wakil Pimpinan KPK ikut bersuara. Indriyanto Seno Adji menyarankan Menteri BUMN itu menjelaskan tudingannya itu secara transparan dan melaporkannya ke penegak hukum.

Indriyanto menambahkan, bila ada laporan resmi, KPK atau penegak hukum lainnya, bisa mengkaji kasus ini untuk menentukan langkah penegakan hukum lebih lanjut. Dari kajian, tambah dia, KPK bisa mengetahui apakah kasus ini dapat dikategorikan sebagai pemerasan atau bukan.