Pemerintah Indonesia kembali mendesak Amerika Serikat (AS) untuk segera mengeluarkan ijin ekspor bagi suku cadang dan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang masih tertahan di beberapa negara, karena embargo AS sejak 1998.

Desakan itu disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono ketika bertemu dengan Asisten Menteri Pertahanan AS Bidang Kerjasama Internasional Peter Rodman di Jakarta, Rabu (12/4). “Kita ingin agar AS mempercepat proses pengembalian sejumlah suku cadang dan alutsista yang hingga kini masih tertahan,” kata Juwono.

Berlarut-larutnya proses pengembalian sejumlah alutsista TNI dan suku cadang dikarenakan birokrasi yang panjang yang harus ditempuh Pemerintah AS. "Untuk mengeluarkan export license, perlu ada ijin dari kementerian negara dan dorongan dari pihak departemen pertahanan setempat," ujar Menhan.

Juwono mengemukakan pihaknya dan Mabes TNI telah menyusun daftar suku cadang dan alutsista TNI yang tertahan di beberapa negara menyusul embargo militer yang diberlakukan AS kepada Indonesia pada 1998.

Diantaranya, beberapa kontrak kredit ekspor terpaksa ditunda seperti upgrade pesawat F-5 yang terdapat di Belgia, AS, Swedia, dan Inggris, suku cadang Hawk 200 di Inggris, pemeliharaan serta pengadaan suku cadang A-4 Sky Hawk di Selandia Baru dan perbaikan F-5 di AS.

Sementara kontrak devisa yang diembargo adalah delapan program pemeliharaan komponen F-5 di AS, Korea Selatan dan Brazil, serta empat program pemeliharaan komponen F-16 di Korea Selatan.

Tentang prioritas suku cadang yang harus segera dikembalikan, Juwono menekankan, AS harus memulangkan seluruh alutsista dan suku cadang TNI yang kini masih tertahan secara bersamaan.

Dirjen Sarana Pertahanan (Ranahan) Departemen Pertahanan (Dephan) Marsekal Muda Pieter Wattimena mengatakan, desakan itu telah dilakukan sejak pemerintah AS memutuskan mencabut embargo terhadap Indonesia. Namun, hingga kini belum ada respons yang pasti.

Pieter mengatakan, Indonesia ingin agar AS segera merealisasi kebijakan politisnya mencabut embargo terhadap RI dengan mempercepat penarikan kembali sejumlah alutsista TNI yang masih berada di mancanegara.

Sementara itu, Peter Rodman menegaskan jika pemerintahnya berkomitmen untuk mendukung peningkatan kemampuan militer Indonesia, terutama pasca pencabutan embargo senjata dan peralatan militer pada pertengahan November 2005.

“Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki nilai startegis, dan saat ini telah mampu menjalankan proses demokratisasi secara lebih baik,” kata Asisten Menteri Pertahanan (Menhan) AS bidang Kerjasama Internasional Peter Rodman, di Jakarta, Kamis.

Sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam melakukan demokratisasi dan pencabutan embargo, pemerintah AS memberikan janjinya untuk mendukung peningkatan kemampuan militer Indonesia, agar menjadi lebih profesional.

“AS komit untuk meningkatkan hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan dengan Indonesia, salah satunya dengan mendukung peningkatan kemampuan militer Indonesia agar lebih profesional,” ujar Rodman.