Perombakan kabinet kerja belum diketahui kapan dilaksanakan. Namun, tekanan terhadap Presiden Joko Widodo bertambah. Partai penyokong utamanya, PDIP meminta tambahan kursi di Kabinet Kerja.

“Kita menginginkan agar Jokowi pertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader-kader PDIP untuk membantu beliau di kursi pemerintahan ini," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ahmad Basarah, usai buka puasa bersama di rumah dinas Ketua MPR, Zulkifli Hasan, Selasa (22/06) kemarin.

Basarah mengatakan, PDIP akan dimintai pertanggungjawaban penuh oleh masyarakat atas jalannya roda pemerintahan, karena Jokowi merupakan kader PDIP. Karena itu, kader PDIP perlu lebih banyak duduk di kabinet Jokowi.

"Kalau berapa jumlahnya itu masih dinamis, saya mengusulkan angka 5 sesuai pamcasila, 5 kader PDIP harus masuk melengkapi jumlah yang ada sekarang, jadi 9 jumlahnya," imbuhnya

Barasah mengatakan, di seluruh dunia, partai pemerintah selalu menjadi objek kritik dari segala amcam protes dan lainnya. Karena itu, reshuffle kabinet yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi-JK hendaknya juga dipertimbangkan untuk memberikan ruang partisipasi yang efektif dan signifikan pada PDIP.

“Dulu kita kan pernah berdebat bahwa menteri dari partai dituduh kurang profesional, atau tidak profesonal. Tapi, nyatanya dalam 7 bulan pemerintahan ini, ketidak profesionalan itu terjadi pada kalangan menteri non partai," ujarnya.

Atas alasan itu, bagi Basarah tidak relevan lagi untuk mendebatkan seorang menteri itu harus dari profesional atau tidak. "Yang paling penting bagaimana Jokowi bisa merekrut menteri-menteri yang efektif, ini realitas politik di indonesia," tandasnya.