Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa (ULP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Senin (26/05) malam, baru ada 75 dari 5.114 paket kegiatan yang masih dalam proses lelang. Ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di DKI Jakarta, berjalan sangat lamban karena tahun anggaran ini sudah memasuki akhir bulan kelima.

Kepada pers, di Jakarta, Rabu (28/05), Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony Ariyawan mengatakan, beberapa paket kegiatan selesai dilelang pada akhir Mei ini. Sementara, paket kegiatan lainnya belum dilelang dan masih tahap kelengkapan berkas oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja perangkat daerah (UKPD).“Bisa dilihat progres paketnya di www.lpse.jakarta.go.id. Paket yang sedang proses lelang ada 75 paket. Sedangkan ribuan kegiatan lain masih dalam tahap proses melengkapi dokumen,” ujar Sony.

Sementara itu, hingga kuartal kedua tahun ini, baru 2 paket kegiatan yang sudah selesai dilelang. Masing-masing, paket lelang cetak naskah ujian Sekolah Dasar (SD) dari Dinas Pendidikan DKI serta jasa keamanan kantor Badan Layanan Umum (BLU) Puskesmas Tanah Abang oleh Dinas Kesehatan DKI.

Sony mengatakan, beberapa program terkendala dalam realisasi, karena pihak SKPD dan UKPD tidak melengkapi syarat dokumen lelang. Karena belum lengkap, dokumen tersebut dikembalikan ke SKPD dan UKPD untuk dilengkapi.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, kurangnya sosialisasi SKPD dan UKPD kepada ULP membuat pelaksanaan program unggulan DKI terhambat. Seharusnya, menjelang Juni ini, sudah banyak program yang terlaksana.

Sarman membandingkan tingkat serapan anggaran DKI pada pertengahan Mei lalu, yang hanya menyerap sekitar 10 persen dari total anggaran Rp72 triliun. Sedangkan pada bulan yang sama di tahun 2013 dengan waktu yang sama penyerapan anggaran mencapai 30 persen.

“Apalagi di masa-masa sekarang kan Pemprov DKI sudah menyusun rancangan APBD Perubahan. Padahal, programnya saja masih banyak yang belum terlaksana," kata Sarman.

Tahun ini, terdapat sekitar 52.000 kegiatan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. ULP akan melaksanakan lelang tender di 7000 kegiatan diantaranya. Jumlah tersebut dikurangi dengan pengadaan barang melalui e-purchasing di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).