Menyikapi situasi politik, ekonomi dan sosial di tanah air yang makin hari dirasa makin berat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pengarahan tertutup kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengarahan tersebut untuk menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menanggulangi situasi politik, ekonomi dan sosial.

Presiden SBY didampingi oleh Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam memberikan pengarahan tertutup kepada 99 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Mabes TNI CIlangkap. Ke-99 Pati tersebut adalah Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, tiga Kepala Staf TNI, 34 perwira tinggi di lingkungan Mabes TNI, 31 perwira tinggi TNI-AD, 15 perwira tinggi TNI-AL, dan 15 perwira tinggi TNI-AU. Yang dimaksud perwira tinggi dalam jajaran TNI adalah yang berpangkat Brigadir Jenderal sampai Jenderal (bintang satu – bintang 4).

Dalam pengarahan tersebut pesan jelas disampaikan Presiden SBY untuk jajaran TNI. Pesan tersebut adalah tetap profesional dalam melaksanakan tugas sebagai alat pertahanan negara dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, seusai acara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (7/9).

Sudi juga menjelaskan bahwa Presiden SBY menilai TNI tepat dalam menyikapi penyelesian konflik di Aceh. Untuk itu TNI juga diharapkan mampu terus mempertahankan profesionalitas dan kapabilitasnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara.

Selain itu menurut Sudi, Presiden juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi terakhir di lingkungan strategis, baik di tingkat global, regional, maupun nasional. Seperti penjelasan beberapa langkah dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang kini sedang dihadapi, baik di bidang ekonomi maupun keamanan.

Di bidang ekonomi, Presiden menyampaikan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan energi terkait dengan situasi dan perekonomian global yang tengah mengalami pasang surut.

Sedangkan di bidang keamanan Presiden minta TNI sesuai dengan porsinya bisa turut menyelesaikan persoalan di beberapa daerah rawan, seperti Aceh, Ambon, Poso, dan Papua. Selain itu, Presiden juga menegaskan pentingnya seluruh komponen bangsa termasuk TNI untuk terus memberantas praktek KKN dan tindak kriminal lainnya.

Sebagai kepala negara, upaya Presiden SBY mendatangi markas besar TNI di Cilangkap merupakan terobosan. Sebagai Panglima Tertinggi TNI sebenarnya Presiden SBY dapat saja memanggil seluruh peserta tersebut ke Istana Negara untuk diberikan penjelasan. Hal tersebut biasa dilakukan oleh Presiden Soeharto.