Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap mencermati situasi Aceh sebelum dan sesudah penandatangan MoU perdamaian antara RI dengan GAM. Kesimpulan hingga saat ini adalah adanya sempalan GAM yang tidak konsekuen akan kesepakatan tersebut. Untuk itu TNI telah menyiapkan suatu contingency plan menghadapi situasi yang tak diingkinkan.

"Permasalahan bagi TNI dalam pelaksanaan MoU antara pemerintah dan GAM adalah masih adanya sempalan GAM yang tidak konsekuen dalam melaksanakan kesepakatan tersebut," ujar Panglima TNI Endriartono Sutarto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR-RI di Jakarta, Kamis (8/9).

Terlepas dari permasalahan tersebut, TNI menurut Endriartono hingga kini masih terus mensosialisasikan kepada segenap prajuritnya di lapangan untuk mematuhi isi kesepakatan. Namun TNI, ungkap Endriartono dihadapan rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR, Theo L Sambuaga, kini telah menyiapkan suatu rencana kontingensi jika kesepakatan itu tidak berjalan.

Penyiapan rencana kontingensi tersebut bukan berarti TNI tidak mendukung MoU perdamaian. Konsep TNI dalam melaksanakan damai di Aceh adalah mematuhi dan mendukung proses damai dengan menaati butir-butir MoU seperti menarik pasukan TNI non organik di Aceh.

Endriartono juga menjelaskan bahwa hingga saat ini kekuatan organik TNI di NAD telah berkurang hingga mendekati angka 14.700 personil dari sebelumnya yang mencapai 41.000 prajurit.

Dalam raker tersebut Panglima TNI didampingi tim lengkap yang terdiri dari Kepala Staf TNI-AU Marsekal TNI Djoko Suyanto, Kepala staf TNI-AL Laksamana Slamet Soebijanto, dan Wakil Kepala Staf TNI-AD Mayjen Endang Suwarya.