Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata mengikuti perkembangan pasca penandatanganan MoU perdamaian antara Pemerintah dengan GAM. Hasilnya, Presiden SBY berkesimpulan ada pihak-pihak yang tak ingin perdamaian di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) berjalan mulus.

Karena itu, Presiden dalam pidatonya di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, Selasa (23/8) memperingatkan pihak-pihak tersebut untuk tidak mengacaukan situasi di NAD yang telah kondusif. "Kita tidak boleh mengabaikan antusiasme rakyat kita di Aceh dalam menyambut penandatangan Memorandum Kesepahaman dengan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus yang lalu," tegas Presiden SBY.

Untuk itu, SBY mengajak segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelangsungan perdamaian yang permanen di Aceh. Selain itu, Presiden menganggap MoU telah memberikan harapan besar pulihnya perdamaian di daerah itu. "Alhamdulillah, dengan ditandatanganinya Memorandum Kesepahaman tanggal 15 Agustus 2005 lalu, konflik yang telah berlangsung selama 29 tahun itu, Insya Allah dapat diakhiri secara damai, adil dan bermartabat," lanjut Presiden.

Mengenai polemik pemberian amnesti dan abolisi, Presiden menyatakan telah meminta pertimbangan DPR, karena kedua hal tersebut merupakan butir-butir kesepakatan dalam MoU. "Saya telah meminta pertimbangan kepada DPR untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat ke dalam kegaitan GAM," ungkap Presiden.

Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah sedang menyusun Rancangan Undang Undang yang baru tentang otonomi khusus Aceh. Selain itu, penyerahan dan pemusnahan senjata anggota GAM dan penarikan pasukan TNI dan anggota Polri non organik, akan segera dilaksanakan.

Sedangkan masalah teknis yang lebih rinci tentang reintegrasi para anggota GAM ke dalam masyarakat sudah dan sedang dipersiapkan. "Program dan proses reintegrasi para anggota GAM ke dalam masyarakat kita sudah dan sedang dipersiapkan dengan lebih rinci, dengan dukungan sepenuhnya kementerian yang terkait, Pemerintah NAD, dan bantuan donasi luar negeri," jelas Kepala Negara.