Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 sebesar Rp2.080,5 triliun. Dana belanja yang akan bergulir ke kementerian, lembaga negera serta pemerintah daerah tersebut, jangan sampai dikorupsi, meski satu rupiah.

"Saya titip pesan, jangan dikorupsi. Saya kira mekanimse pencegahan sudah ada. Ini mengingatkan saja, karena ini duit sangat besar," ujar Presiden usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 di Istana Negara Jakarta, Rabu (07/12).

Presiden juga menyebutkan dana transfer ke daerah dan dana desa pada APBN 2017 mencapai Rp764,3 triliun. "Ini juga gede banget. Artinya dana di daerah semakin banyak, tetapi saya titip kepada kepala desa, bupati- walikota, gubernur, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun," tegas Presiden.

Presiden berharap APBN 2017 bisa menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global. "Tapi jangan terpengaruh dengan itu karena bisa menyebabkan kita khawatir, takut, pesimis, karena kita ingin kerja optimis," katanya.

Ia juga berharap APBN menjadi instrumen dalam mengentaskan rakyat miskin, mengurangi ketimpangan dan pengangguran. "Saya harapkan tingkat kemiskinan mencapai 10,5 persen, angka pengangguran 5,6 persen dan gini rasio 0.39," katanya.

Presiden meminta dengan peningkatan dana transfer dan dana desa, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi menghadapi tantangan kebangsaan. "Saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran dan desa," katanya.

Kepala Negara juga meminta pemerintah daerah dan desa bergerak lebih cepat pada 2017. "Mulai pengadaan barang dan jasa 2017 pada triwulan IV 2016 ini, harus mulai pralelang lebih cepat, ini agar pelaksanaan pembangunan efektif berjalan efektif mulai Januari 2017," ujar Jokowi.