Operasi militer ke Aceh tinggal tunggu perintah Presiden Megawati. Dua satuan tempur Kostrad dan Kopassus tengah menyiapkan pasukannya yang akan diterjunkan untuk bertempur melawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Seperti diberitakan beberapa media di Jakarta, pemerintah mengisyaratkan bila GAM tetap tidak bersedia melakukan proses damai, tidak ada pilahan lain kecuali mengerahkan kekuatan militer untuk menjaga keutuhan negara kesatuan (NKRI). Sikap pemerintah tersebut juga didukung oleh kalangan DPR dan DPA.

Sejauh ini, Markas Komando Kopassus sudah menempatkan tidak kurang dari 2 batalyon anggotanya di Aceh. Pasukan yang pernah menjadi momok semasa daerah operasi militer (DOM) itu tersebar di sejumlah daerah, seperti di Takengon, Peurlak, Pidie, Banda Aceh dan sejumlah daerah lain.

Kondisi keamanan di Aceh akhir-akhir ini semakin tidak menentu. Kehadiran Henry Dunant Centre (HDC) sendiri yang diharapkan bisa menjadi fasilitator perundingan antara pemerintah RI dan GAM ternyata tidak mampu berbuat banyak. {Joint Security Committe (JSC)) juga dianggap tidak bisa menyelesaikan berbagai persolan pasca perjanjian damai pemerintah RI dan GAM. Masyarakat Aceh kecewa dengan keberadaan lembaga tersebut yang tidak mampu menciptakan suasana damai.

Sementara itu Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jum,at 25 April mendatangi Komnas HAM, mereka diterima oleh wakil Komnas HAM Salahudin Wahid.

Dalam pernyataannya yang di bacakan oleh Koordinator Badan Pekerja KontraS, Orie Rahman meminta agar Komnas HAMlebih proaktif dalam menyikapi persoalan Aceh, Komnas HAM juga diharapkan untuk melakukan hubungan dengan masyarakat sipil di Aceh. Dalam kesempatan itu pula KontraS memberikan data-data jumlah korban baik semasa diberlakukan DOM sesudah.

Dalam kesempatan itu Salahudin menyatakan, bahwa apa yang disampaikan KontraS akan di sampaikan kepada sidang pleno, bahkan dalam waktu dekat ini Komnas juga akan mengirim dua anggota Komnas HAM yang didampingi staf untuk terjun ke Aceh.

Salahudin menambahkan bahwa Komnas HAM juga telah mengirim surat kepada pemerintah, apa bila pemerintah benar-benar mengerahkan pasukan untuk menumpas GAM, pemerintah harus bisa memisahkan antara GAM dan masyarakat sipil, supaya masyarakat sipil tidak menjadi korban, dan tentunya operasi itu tidak terlalu lama.

Apakah pengerahan pasukan militer ke Aceh satu-satunya pilihan untuk menyelesaikan persoalan?. Kita semua berharap baik pemerintah RI maupun GAM mengedepankan kepentingan yang lebih besar, masih ada jalan untuk dialog. Pengalaman bahwa, kontak senjata hanya akan meciptakan situasi semakin buruk dan sudah pasti yang akan banyak menjadi korban adalah masyarakat sipil.