Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan penyerapan anggaran DKI Jakarta adalah yang terendah dibandingkan dengan penyerapan anggaran di daerah lainnya. Hal itu terungkap dari laporan BPK ke Kementerian Dalam Negeri.

"Aduh, DKI paling parah," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditanya wartawan soal penyerapan anggaran daerah hingga akhir tahun, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (02/12).

Menurut Tjahjo, jika dirata-ratakan, penyerapan anggaran daerah hanya 36%. Sedangkan DKI hanya 30%. Salah satu alasan kenapa penyerapan anggaran rendah karena kehati-hatian dalam pengadaan agar tak tersangkut kasus korupsi.

"‎Penyebabnya karena hati-hati. Apalagi menyangkut pengadaan, menyangkut fisik harus dilihat," ujar Tjahjo.

Untuk itu Tjahjo berharap, di tahun anggaran berikutnya, penyerapan anggaran daerah dapat meningkat lebih tinggi. Sejumlah cara tengah diupayakan untuk dijalankan pemerintah daerah.

"Tahun depan mau lebih ditingkatkan. Yang penting itu menekan pemborosan, kedua menekan masalah yang berkaitan dengan perizinan. Ketiga yang penting memindahkan alokasi dari pembangunan aparatur ke infrastruktur. Itu aja dulu," pungkas Tjahjo.