Setiap pandangan, saran dan kritikan dari organisasi manapun termasuk mahasiswa jika dilandasi semangat membangun bangsa merupakan masukan berharga sebagai upaya perbaikan dimasa mendatang dalam menghadapi persoalan bangsa yang tidak semakin ringan.

Hal itu disampaikan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya menyambut Dies Natalis ke-60 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di Jakarta, Senin malam. "Dalam demokrasi semua orang memiliki hak dan kesempatan menyuarakan pendapat. Termasuk organisasi mahasiswa seperti HMI. Kita menghormati semua pendapat. Bahwa terjadi pendapat berbeda itu merupakan hal yang lumrah di era demokrasi," kata Presiden.

Menurut Presiden, penyampaian kritik dan saran selama ini banyak dilakukan melalui media massa, seminar-seminar, panel diskusi, maupun penyampaian langsung dengan bentuk unjuk rasa. "Semua itu sangat berharga, dan menjadi masukan bagi saya dan jajaran pemerintahan yang saya pimpin," ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, demokrasi akan mati tanpa dilandasi kepatuhan dan semangat konstitusi dan hukum yang berlaku, namun sebaliknya demokrasi akan berubah jadi gelanggang konflik yang tidak didasarkan ada konstitusi dan hukum. Sehingga pada akhirnya, rakyatlah yang menilai mana pendapat yang benar-benar dilandasi keingingan untuk membangun bangsa dan mana yang tidak.

Untuk itu, lanjut Presiden Yudhoyono, HMI sebagai suatu organisasi mahasiswa Islam jangan berhenti untuk memberi saran yang terbaik bagi bangsa dan negara ini.

Semangat keislaman di tubuh HMI telah menyatu dengan semangat kebangsaan. Ikhtiar di jalan Allah untuk menegakkan kemerdekaan dan kedualatan negara sungguh merupakan suatu cita-cita yang mulia.

"Cita-cita seperti itu saya yakin tidak akan pernah padam pada seluruh warga HMI. Tugas warga HMI di masa kini adalah melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan dengan kerjasa keras dan pengabdian yang tulus," ujar Presiden.

Dalam acara Dies Natalies HMI tersebut turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri kabinet seperti Menneg BUMN Sugiharto, Menkominfo Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awalluddin, Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, dan seorang pendiri HMI yaitu Karnoto Zarkasyih.