Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menghargai upaya dan kemajuan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, mantan presiden tersebut mengkritik pemberantasan korupsi itu masih terkesan dilakukan secara tebang pilih.

"Dalam pelaksanaannya kesan tebang-pilih masih begitu kental," kata Megawati pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-34 PDIP tingkat nasional di Pantai Sanur, Rabu.

Disisi lain, Ketua Umum PDIP tersebut mempertanyakan ukuran kemajuan dalam pemberantasan korupsi. "Keberhasilan itu tentunya bukan hanya diukur dari berapa orang yang diajukan ke Pengadilan dan banyaknya ijin yang diberikan untuk memeriksa pejabat negara," ujar Mega dalam pidato politiknya selama hampir satu jam.

Namun keberhasilan dalam menangani korupsi itu sebenarnya juga sangat ditentukan, apakah penyimpangan dan kebocoran keuangan negara semakin berkurang, serta seberapa banyak kerugian negara bisa dikembalikan.

PDIP memandang, tindakan pemberantasan korupsi adalah satu keniscayaan yang harus terus dilakukan, namun harus disertai reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

Megawati mengingatkan, masyarakat dan pemerintah agar tidak terlena oleh pujian negara-negara maju, bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. "Mereka mengatakan begitu, tetapi jangan lupa bahwa tingkat kesejahteraan umum dan tingkat pendidikan belum cukup tinggi," ujar Mega, seraya menambahkan jangan terpaku pada demokrasi prosedural.

Tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pendidikan di Indonesia masih rendah, jika tidak waspada bisa terjebak dalam pemerintahan oleh orang-orang kaya (plutokrasi). "Kita jangan lupa, bahwa demokrasi liberal itu adalah saudara kandung dari kapitalisme yang bisa menjadi buas kalau tidak cukup dikendalikan oleh sistem kesejahteraan umum dan keadilan sosial," kata Megawati.

Ia mengingatkan, Indonesia tidak boleh terjebak dalam demokrasi "voting" atau demokrasi yang mengedepankan "voting", namun demokrasi dalam kedaulatan rakyat haruslah dapat mengedepankan musyawarah dengan akal sehat dan nikmat kebijaksanaan untuk kepentingan masyarakat banyak.

PDIP dalam menuju demokrasi Indonesia telah memikirkan bagaimana mewujudkan suatu pemerintahan efektif untuk mengurus kepentingan rakyat. Untuk itu perlu penataan ulang terhadap paket Undang-Undang Politik. Padanan dari sistem pemerintahan Presidensiil adalah sistem multipartai.

Untuk dapat bekerja secara efektif, Presiden perlu mendapat dukungan yang cukup di DPR-RI. Kepala Daerah perlu mendapat dukungan di DPRD Propinsi dan bupati/walikota di DPRD kabupaten/kota bersangkutan. Dengan demikian ada sistem dan mekanisme yang menjamin, bahwa keputusan politik atau kebijakan publik dapat dilaksanakan pada tingkat implementasi oleh birokkrasi.

“Ada kelompok penyeimbang yang melaksanakan oposisi yang sehat di parlemen serta berbagai hal lain yang relevan,” ujar Megawati.