Hari ini, Senin (16/05), pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus pemberlakukan sistem 3 in 1 per di kawasan jalan protokol Jakarta. Keputusan tersebut diambil setelah ujicoba penghapusan selama 1 bulan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, pihaknya masih melakukan konsolidasi dan pembicaraan untuk tetap melakukan pengendalian kendaraan. Solusinya adalah dengan menerapkan jalan berbayar, electronic road pricing (ERP).

“Tapi tentu harus ada ERP, untuk apa? Untuk subsidi silang. Karena harapan kami, orang masuk Jakarta itu dari pinggiran, dengan harga terjangkau sampai tidak bayar sebetulnya. Nah sekarang kota sudah mulai Depok, Bekasi, Tangerang, masuk harga tiketnya. Sama ini kita lagi kaji Bogor," ujar dia di SD Santa Maria, Jakarta, Senin (16/05).

Subsidi dari ERP ini nantinya akan masuk sebagai public service obligation (PSO) dalam memenuhi kebutuhan transportasi massal. Bahkan, Ahok tidak masalah jika harus menganggarkan hingga Rp5 triliun untuk itu.

"Kami keluarkan Rp4 triliun-Rp 5 triliun juga nggak apa-apa, yang penting masyarakat bisa dapatkan yang paling murah, aman dan nyaman. Syukur-syukur bisa gratis. Nah kita lagi, kalau ada ERP pemasukan cukup baik, saya ingin bus tidak bayar," terangnya.

Ahok mengklaim, saat ini sudah ada bus yang beroperasi tanpa mengenakan tarif pada penumpang. Walaupun belum secara keseluruhan, harapannya dana subsidi silang dari ERP dapat digunakan untuk memperbanyak bus gratis tersebut.

“Nah kan kita udah jalankan bus yang tidak bayar. Tapi tidak seluruh Jakarta. Nanti kalau udah ERP, cukup, operasinya bagus, seluruh tengah kota ini enggak ada yang bayar lagi naik bus. Ini akan memudahkan orang hidup enak di Jakarta," tandas dia.