Pemerintah mengklaim telah mengerahkan seluruh energi untuk menangani persoalan asap di Sumatera. Saat ini pemerintah tinggal melakukan percepatan penanganan asap.

"Langkahnya ya percepatan saja. Sebetulnya seluruh energi kan sudah kami kerahkan, sekarang ini mengawal bagaimana tetap aktif bergerak di lapangan," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/09).

Hari ini, Wapres Jusuf Kalla (JK) menggelar pertemuan dengan Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki terkait penanganan asap. Dalam pertemuan itu, Wapres menekankan agar pihak berwenang terus aktif bergerak menangani masalah ini.

JK meminta Setneg dan Kepala Staf Kepresidenan terus memonitor pergerakan di lapangan. Menurut Pratikno, selain mempercepat pemadaman asap, pemerintah memperhatikan penanganan masalah kesehatan dan aspek penegakan hukum terkait asap. Kendati demikian, sejauh ini pemerintah belum menetapkan masalah asap di Sumatera sebagai bencana nasional.

"Sampai sekarang ini isunya adalah bagaimana melakukan penanganan secara tepat," kata Pratikno.

Sebelumnya, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menerima banyak pesan dari masyarakat Riau terkait masalah kabut asap dampak kebakaran lahan.

Pesan itu disampaikan melalui media sosial Twitter, Facebook, dan Instagram. Menurut pesan tersebut, masyarakat Riau ingin pemerintah bergerak cepat dan mengintensifkan upaya penanganan asap.

SBY melihat pemerintah memang tengah menangani gangguan asap ini. BNPB, TNI, Polri, dan petugas lain secara serius berupaya memadamkan api.

“Karena mendapat amanah, pesan masyarakat tersebut perlu saya sampaikan kepada pemerintahan Joko Widodo. Saya juga sudah menyampaikan harapan rakyat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla,” kata SBY.

Menurut SBY, JK memberikan respons positif atas pesan yang disampaikannya. Masalah asap yang terjadi setiap tahun sudah menjadi sorotan masyarakat Indonesia hingga internasional dalam dua periode pemerintahan SBY. Ketika itu, asap tidak hanya mengganggu aktivitas warga di Indonesia, tetapi juga Singapura dan Malaysia.