Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengaku kecewa bila ada pemerintah kabupaten/kota belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Seharusnya di setiap daerah ada BPBD.

"Setiap daerah harus ada BPBD. Jangan sampai tidak ada. Saya sangat kecewa apabila ada daerah belum punya BPBD," kata Agung Laksono saat meninjau korban bencana banjir di Pati, Jawa Tengah Kamis (30/01).

Menurut Agung, pembentukan BPBD di setiap kabupaten/kota sangat mendesak dan perlu, mengingat masyarakat Indonesia hidup di kawasan yang rawan bencana, dan alokasi anggaran penanggulangan bencananya juga ada.

Agung Laksono mengakui kondisi setiap daerah berbeda-beda, termasuk potensi bencana yang terjadi. Namun diharapkan dalam jangka waktu mendatang, setiap pemerintah daerah menyiapkan alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam jumlah cukup karena mereka yang mengetahui potensi bencana di daerahnya.

"Apakah daerah itu sering longsor, apa rawan kekeringan. Itu (kekeringan) bencana juga. Yang penting harus ada BPBD di setiap daerah," tandas Agung.

Sejauh ini, belum seluruh kabupaten/kota memiliki BPBD yang menjadi "leading sector" atau garda terdepan bagi pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Dari sebanyak 35 kabupaten/kota yang ada di Jateng, sampai saat ini masih ada empat daerah yang belum memiliki BPBD, yakni Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, dan Kota Magelang.