Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut campur masalah internal partai politik (parpol), utamanya Partai Golkar yang sedang menggelar hajat besar di Bali tersebut.

"Pada prinsipnya Bapak Presiden menyerahkan sepenuhnya otoritas Munaslub (Golkar) untuk menentukan kepengurusan sebuah parpol. Sebagaimana PPP kemarin, Bapak Presiden juga hadir dan membuka. Selesai dengan baik," kata Tjahjo, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara 7, Jakarta, Senin (16/05).

Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tjahjo mengaku dirinya tidak memberikan instruksi apapun kepada seluruh kepala daerah yang ada, baik gubernur, bupati dan wali kota beserta wakilnya untuk memilih salah satu calon ketua umum Partai Golkar di Munaslub.

"Terkait figur, sikap kami jaga. Kami tidak ada instruksi ke gubernur, bupati dan wali kota," kata Politisi senior PDIP tersebut.

Menurut Tjahjo, Presiden Jjokowi menginginkan Partai Golkar bisa solid. Tak ada lagi kisruh atau dualisme kepengurusan dalam satu tubuh partai politik. "Soal beliau memanggil berbagai pihak yang bersengketa, semata-mata Pak Jokowi ingin partai-partai politik sebagai pilar demokrasi harus solid," kata Tjahjo.

Tjahjo membantah bahwa Presiden Jokowi melakukan intervensi atas kisruh partai Golkar tersebut.

Menurut Tjahjo, Presiden menginginkan agar Partai Golkar cepat berkonsolidasi. Sehingga akan bisa saling mendukung setiap kebijakan politik pembangunan Pemerintah.

"Karena apapun, DPR itu perpanjangan tangan dari partai politik. Sehingga tidak mengganggu setiap pembahasan, baik APBNP, UU atau yang lainnya," pungkas Tjahjo.