Wakil Ketua DPR RI, Soetardjo Soerjogoeritno, mendesak agar pertemuan Darmawangsa, yang kerap dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk melobi pihak DPR dibubarkan saja. Anggota DPR yang akrab dipanggil Mbah Tardjo itu menilai pertemuan semacam itu tidak sehat bagi demokasi dan menafikkan keberadaan dan mekanisme di DPR.

Karena itu, Mbah Tardjo mengimbau agar seluruh anggota, pimpinan komisi dan pimpinan fraksi yang ada di DPR menolak jika ada undangan untuk pertemuan di Hotel Darmawangsa.

"Pertemuan Darmawangsa itu ilegal. Harus dibubarkan," katanya di ruang kerjanya di gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (7/6), seusai menerima sejumlah anggota DPR pengusul hak interpelasi luapan lumpur PT Lapindo Brantas Sidoarjo.

Memang, pertemuan informal antara pemerintah dan sebagian anggota DPR di hotel yang terletak di Kebayoran baru ini sering digelar sebagai upaya lobi pemerintah untuk meredam situasi jika ada “serangan” dari DPR.

Lobi seperti ini telah beberapa kali diadakan terutama ketika DPR memuncul upaya untuk melakukan interpelasi dan persoalan tertentu terkait atau pembahasan mengenai persoalan tertentu terkait kebijakan pemerintah.

Sukses lobi pemerintah itu beberapa kali pernah berhasil mematahkan upaya interpelasi yang digagas anggota DPR, seperti ketika ribut-ribut rencana pengajuan hak interpelasi oleh sebagaian anggota DPR terkait kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras. Interpelasi itu gugur ditengah jalan, setelah pemerintah melakukan lobi.