Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) akhirnya memutuskan tetap mempertahankan posisi ketua umumnya, MS Kaban, sebagai Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan aspirasi dari pengurus partai dari berbagai daerah. Menurut MS Kaban, keputusan tersebut membuat dirinya tenang dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP PBB MS Kaban yang juga Menteri Kehutanan, di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (22/5), sebelum mengikuti rapat kabinet terbatas yang membahas masalah pertanahan. "Saya kira proporsional, kita kan juga ada pertimbangan-pertimbangan yang taktis. Ya saya kira keputusan itu wajar saja, tetapi tidak mengkapitalisasi-lah," kata MS Kaban dengan nada sungguh-sungguh.

Menurut Kaban, dirinya telah mendapatkan hasil keputusan rapat Mejelis Syuro yang dilakukan Senin (21/5) sore. "Saya dapat hasilnya saja. Saya kira itu proporsional, memperhatikan suara-suara dari DPW (Dewan Pimpinan Wilayah). Kita kan sejak awal mendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla," ujar Kaban lebih jauh.

Kaban mengatakan, keputusan tersebut juga karena konsepnya untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan. "Jadi lebih mengedepankan kepentingan nasional," kata Kaban. Ia menambahkan, keputusan untuk tetap mempertahankan dirinya di kabinet benar-benar merupakan kebijakan interen Majelis Syuro, dan ke depan dirinya akan melaksanakan kebijakan tersebut.

Ketika ditanya apakah keputusan itu juga terkait dengan upaya pengumpulan dana Pemilu 2009, Kaban membantahnya. "Ya {nggak} lah, nanti jadi seperti Pak Rokhmin (mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri.red)," katanya sambil bergurau.

[Jawaban Atas Gejolak Internal]

Keputusan Majelis Syuro PBB itu diambil untuk menjawab gejolak internal, setelah pencopotan Yusril Ihza Mahendra dari Mensesneg dan Abdul Rahman Saleh (Arman) dari jaksa agung. Karena itu sejumlah kader partai tersebut berpandangan untuk menjadi oposisi. Yakni, dengan cara menarik Ka’ban dari kabinet. Sebagian lainnya ingin Ka’ban tetap menjadi menteri.

Rapat Majelis Syura PBB sebenarnya dilaksanakan hari ini. Tapi, karena M.S. Ka’ban harus melaksanakan tugas ke Makassar, rapat dimajukan sehari. Dipimpin langsung Ketua Majelis Syura DPP PBB Yusril Ihza Mahendra, rapat dihadiri 11 di antara 15 anggota majelis. Empat lainnya tidak diketahui keterangan absennya.

Di antara yang hadir, tampak Wakil Ketua Majelis KH Syuro Mahris Amin, KH Muqodas, KH Syahrozi Bisri, KH Hasan Basri, Dr Wasal Falah, Fuad Amsyari, Drs Abdul Kholik Rozaq, Rahmanansyah, Ustad Suwito Suprayogi, dan Bambang Setyo MSc.

Rapat diskors 15 menit pada pukul 15.00 untuk Shalat Ashar. Pertemuan sesi kedua menghadirkan dua pucuk pimpinan DPP PBB. Yakni, Ketua Umum M.S. Ka’ban dan Sekjen Sahar L. Hasan. Kesempatan itu diberikan kepada keduanya untuk menjelaskan hasil rapat silaturahmi dengan DPW PBB seluruh Indonesia dan rapat pleno DPP PBB di Hotel Dharmawangsa 15 Mei lalu.

Sekjen Sahar menceritakan, telah terjadi pelanggaran komitmen oleh SBY terkait dengan penarikan Yusril Ihza Mahendra dan Abdul Rahman Saleh dari kabinet. Dia menjelaskan dengan beberapa dalil di Alquran dan Hadis bahwa dalam sebuah perserikatan antara dua pihak, pihak ketiganya adalah Allah."Kalau ada yang berkhianat, Allah akan keluar dari perserikatan itu," jelas Sahar.

Namun, sebuah hadis juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Yakni, kisah penganiayaan yang dialami Nabi Muhammad dengan cara dilempari batu hingga terluka. Ketika pelakunya sakit, Nabi Muhammad justru menjenguknya. "Inilah ajaran Islam, meski disakiti tetap memaafkan," tambahnya. Rupanya, dalil kedua inilah yang dijadikan pijakan Majelis Syura DPP PBB untuk menentukan nasib Ka’ban.