Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah tokoh di luar pemerintahan untuk mendapat masukan terkait penyelesaian polemik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Para tokoh ini nantinya akan jadi tim independen yang melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Presiden.

Dalam jumpa pers di Istana Negara, Minggu (25/01) malam, Presiden Jokowi tidak menyinggung soal tim tersebut. Ia hanya memberikan pernyataan seputar polemik KPK-Polri. Tapi, para tokoh yang dipanggil turut berdiri di belakang Jokowi.

Mereka adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidique, mantan Wakapolri Komisaris Jenderal (Purnawirawan) Oegroseno, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, mantan staf ahli Kapolri Bambang Widodo Umar, serta pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana.

Usai pernyataan persnya, Jokowi meninggalkan ruangan dan mempersilahkan para tokoh tersebut untuk menyampaikan langsung kepada wartawan. "Kami berenam malam ini diminta memberikan masukan terkait dengang hubungan antara KPK dan Polri, termasuk mengenai personil polri dan KPK yang menghadapi proses hukum," ujar Jimly.

Dikatakan Jimly, seharusnya tim ini ada 7 orang tapi, seorang lagi yakni mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif berhalangan karena masih beradi di Yogyakarta.

Jimly mengatakan mereka diminta masukan tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan di tengah-tengah masyarakat. "Memberi kesempatan proses penegakan hukum yang obyektif, rasional, dan transparan sebagaimana mestinya," lanjutnya.

Kendati demikian, Jimly menuturkan, para tokoh yang diundang ini belum dibentuk dalam tim formal. "Kami diundang sebagai pribadi dan tidak dibentuk atau belum diputuskan sebagai tim formal. Tapi sewaktu-waktu kami diminta memberi masukan," ujar dia.

Jimly menambahkan, pemanggilan para tokoh ini menunjukkan itikad baik Presiden untuk merespon usulan pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) dalam penyelesaian polemik KPK - Polri.