Polemik hasil temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) makin meluas dan ternyata juga menjadi keprihatinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk mendapat gambaran yang jelas, Presiden SBY memanggil Ketua PPATK Yunus Husein Senin (1/8).

Dalam pertemuan tersebut Presiden SBY meminta agar Yunus Husein meluruskan distorsi pemberitaan yang merugikan pihak yang belum tentu salah. Presiden SBY juga menekankan bahwa tugas PPATK hanya sebatas mencegah dan memberantas pidana pencucian uang.

”PPATK langsung lapor ke Presiden karena kami ingin tidak terjadi distorsi pemberitaan sehingga dapat merugikan pihak lain,” ujar Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi seusai mendampingi Yunus menghadap Presiden di Kantor Presiden.

Kepada Presiden, Yunus melaporkan pertemuannya dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Sutanto. Kepada Sutanto, Yunus menyerahkan 292 kasus, 60 kasus di antaranya selesai ditangani dan 45 kasus telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutan. Mengenai polemik rekening milik 15 perwira Polri, Yunus mengelak bahwa dirinya yang memberikan data tersebut.

”Kami tidak pernah memberi data itu. Sebab, sesuai dengan undang-undang, kami wajib merahasiakan laporan transaksi keuangan yang disampaikan kepada kami. PPATK hanya melaporkan hasil analisis sebagai indikasi awal, jadi tidak menyebut nama,” jelas Yunus.

Secara terpisah, Sutanto membantah bahwa 15 rekening yang sedang diselidiki Divisi Propam Mabes Polri seluruhnya merupakan milik perwira tinggi Polri. ”Itu tidak benar. Yang benar, rekening itu merupakan milik beberapa bintara, perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi Polri yang memang sedang dalam penyelidikan,” katanya.

Tentang temuan PPATK atas rekening-rekening tidak wajar, Sutanto mengatakan, Polri akan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ”Akan ada tim gabungan untuk menyelidiki rekening-rekening itu yang berisi uang korupsi, pembalakan dan penambangan liar,” katanya.

Sepertinya kasus rekening ke-15 perwira Polri akan diselesaikan secara politis. Ini tak lain karena Presiden SBY masih perlu dukungan Polri dalam roda kepemimpinannya.