Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin sangat menyesalkan perkembangan konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI. Ia menilai, saat ini telah terjadi gerakan pembumihangusan KPK. Presiden harus segera mengambil keputusan untuk kepentingan bangsa.

"Persoalan ini sungguh tidak sehat. Diawali dengan pelembagaan persoalan, dari persoalan pribadi menjadi persoalan lembaga, dan kini berkembang menjadi pembumihangusan KPK,” terang Din sesuai menjadi pembicara di Kongres Ke-6 Umat Islam Indonesia (KUII) di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (04/02).

Ditambahkan Din, pimpinan kedua lembaga yang tengah berselisih hendaknya saling menahan diri dan tidak mengedepankan ego masing-masing. Din juga melihat kentalnya aroma balas dendam dalam persoalan tersebut.

"Ini kan aneh, untuk menjadi komisioner KPK, mereka telah melakukan proses panjang, mulai dari pansel, fit and proper test di DPR, dan juga masyarakat telah diberi kesempatan untuk menilai dan memberikan masukan tentang rekam jejak mereka. Dulu, mereka telah lolos dalam uji itu, kini tiba-tiba seperti jamur di musim hujan, beramai-ramai mereka melaporkan pimpinan KPK itu,” terang Din.

Din berharap, jika berbagai persoalan tersebut ingin diungkit beramai-ramai, hendaknya tidak tebang pilih. “Bongkar semua itu persoalan para pejabat, pejabat permerintahan, pejabat KPK, maupun pejabat kepolisian,” tegas Din.

Ketua Umum PP Muhammadiayah itu meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil keputusan tegas dalam menyelesaikan kemelut ini. Selain mengedepankan pertimbangan hukum, Presiden diharapkan juga meletakkan penyelesaian tersebut pada kepentingan bangsa.

"Memang bukan keputusan mudah, namun dengan bertanya dan jujur kepada hati nuraninya sendiri, Presiden tentu akan menemukan keputusan terbaik bagi bangsa Indonesia,” tandas Din.