Kementerian Pertanian (Kementan) menjalin kerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dalam upaya meningkatkan ekspor, dan pengendalian inflasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian di wilayah perbatasan Kepulauan Riau.

“Bersama Pemprov Kepri dan Bank Indonesia, kami juga akan melakukan verifikasi usaha pertanian yang dapat mendorong peningkatan investasi, ekspor pertanian, dan pengendalian inflasi," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada politikindonesia.com, saat penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (02/10).

Amran menjelaskan, dalam kerja sama ini pihaknya berperan dalam kebijakan pengembangan usaha pertanian, serta melakukan percepatan investasi dan ekspor komoditas pertanian. Selain itu, pihaknya juga menyediakan data dan informasi mengenai produksi dan penawaran dan permintaan komoditas pertanian.

“Saat ini, kami sedang menggenjot produktivitas sektor pertanian dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Dalam upaya mencapai misi tersebut, kami tentu tidak hanya berfokus pada wilayah-wilayah yang sudah menjadi sentra produksi pertanian, tapi juga mengembangkan wilayah yang belum tergali potensinya. Salah satu wilayah suboptimal yang menjadi fokus Kementan sekarang adalah Provinsi Kepri," ungkapnya.

Menurunya, potensi pertanian di propinsi tersebut memang belum tergali secara maksimal. Hal ini tercermin dari kontribusi pertanian terhadap pendapatan daerah yang hanya sebesar 0.012 persen, relatif kecil dibandingkan kontribusi tiga sektor utama, yaitu industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi antara 14,3 hingga 39 persen.

“Oleh sebab itu, pembangunan pertanian di Kepri perlu dikuatkan karena memiliki nilai strategis. Di antaranya agribisnis pertanian memiliki potensi besar meningkatkan penghasilan daerah. Makanya, kami berupaya kemandirian pangan di sana. Sehingga mereka bisa bergantung pada daerah luar kalau terjadi kekurangan pasokan pangan,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengakui, Kepri memiliki kelebihan tersendiri dalam perdagangan internasional. Karena kawasan Batam, Bintan dan Karimun masuk ke dalam kawasan free trade zone, yaitu kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.

“Maka, Kementan membidik Kabupaten Lingga untuk dikembangkan menjadi kawasan sentral produksi pertanian agar dapat memasok produk pertanian ke Kepri dan pasar internasional,” terangnya.

Ditambahkan, semakin bertambahnya jumlah penduduk di kota Batam, Tanjungpinang, kabupaten lain dan dari pendatang menyebabkan ketergantungan yang tinggi kehabutuhan akan tanaman pangan dan hortikultura. Saat ini pasokan pangan dan hortikultura sangat terbatas dan dijual di pasar dengan harga yang tinggi dalam kondisi tertentu.

“Hal tersebut terjadi disebabkan cuaca yang kurang baik, distribusi kurang lancar, maupun gagal panen yang terjadi di Pulau Jawa/Sumatera,” tegasnya.

Untuk pasokan kebutuhan internasional, lanjut Nurdin, pihaknua bisa menjadi penghubung untuk ekspor. Salah satu negara yang berpotensi menjadi pasar produk pertanian Indonesia adalah Singapura yang setiap harinya membutuhkan 2.500 ton komoditas hortikultura.

“Selama ini, Indonesia hanya bisa memasok 6 persen dari total kebutuhan mereka,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri Gusti Raizal Eka Putra berharap, dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan pengembangan usaha berskala mikro, kecil, dan menengah, khususnya untuk mendukung pengendalian inflasi, penggunaan layanan keuangan non tunai, dan akses keuangan di sektor pertanian.

"Kami juga akan melakukan kegiatan pengembangan sumber pembiayaan dalam rangka mendorong peningkatan usaha pertanian, serta melakukan edukasi keuangan terhadap pelaku usaha tani dalam rangka meningkatkan akses keuangan," ungkapnya.