Pemilihan Gubernur Lampung diputuskan untuk tetap digelar tahun 2013 ini. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk segera mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada tersebut.

Pemilihan Gubernur Lampung diputuskan untuk tetap digelar tahun 2013 ini. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk segera mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada tersebut.

Demikian disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan kepada pers, di Jakarta, usai bertemu dengan Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, Kamis (26/09).

"Diupayakan sekuat tenaga Pilgub Lampung pada 2013 ini. Itu dikaitkan dengan dukungan ketersediaan anggaran. Kami minta Gubernur berkoordinasi dengan DPRD Lampung mengenai ketersediaan anggaran untuk Pilgub pada 2013," ujar dia.

Djohermansyah menyatakan, jika anggaran tidak memungkinkan untuk dikucurkan pada 2013, pihaknya mendesak gubernur dan DPRD segera membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Di dalamnya, harus mengalokasikan anggaran pemilihan gubernur

"APBD Lampung sudah bisa diketok palu (disahkan) Oktober ini. Setelah itu, langkah-langkah persiapan untuk Pilgub Lampung sudah bisa dilakukan untuk 2014," terang Johermansyah

Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menyatakan, pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan DPRD Lampung untuk menindaklanjuti hasil perrtemuan tersebut. Termasuk kemungkinan penyelenggaraan Pilgub pada 2013 ini.

"Segera akan kami bahas. Kami mengupayakan sebisa mungkin untuk diselenggarakan pada 2013. Oleh karena itu, kami akan mencoba menentukan anggarannya," ujar Sjachroedin.

Meski begitu, Sjachroedin mengaku sulit untuk dapat menyelenggarakan Pilgub pada tahun ini. Pasalnya, sambung dia, kondisi keuangan Pemprov sedang mengalami defisit dan perubahan APBD mustahil dilakukan.

"Melihat kenyataan saja sekarang sudah bulan September, untuk perubahan APBD sudah tidak ada waktu. Kemarin tidak diajukan revisi APBD (2013) karena ada kesepakatan," terang Sjachroedin.