Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Budiman telah memerintahkan jajarannya mengusut tuntas dugaan keberpihakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Jakarta Barat dalam kampanye pemilihan Presiden. Kasad juga telah melakukan teleconference dengan seluruh Pangdam untuk menegaskan posisi netral prajurit TNI dalam pemilu.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Andika Perkasa kepada pers, Kamis (05/06). “Kasad memerintahkan untuk mengusut tuntas dugaan keberpihakan Babinsa di Jakarta Pusat.”

Andika menambahkan, menerima laporan dari pemberitaan media massa yang menyebutkan dugaan adanya Babinsa mendatangi rumah warga di Jakarta Pusat dan mengarahkan untuk mendukung calon tertentu, Kasad langsung memerintahkan Asisten Operasi Kasad dan Wakil Asisten Pengamanan Kasad untuk melakukan teleconference dengan seluruh Pangdam.

Teleconference berlangsung pada Kamis (05/06) pukul 13.00 WIB. “Guna menekankan sekali lagi ke jajaran masing-masing tentang posisi netral prajurit TNI AD di Pilpres 2014," sambungnya.

Andika menambahkan, sejak sebelum Pileg, Kasad sudah berulang kali menegaskan sikap netral prajurit TNI AD dalam Pemilu 2014. “Beliau akan tetap memegang komitmen tersebut untuk memastikan Pemilihan Presiden 2014 berlangsung tanpa ada intervensi dan tekanan dari pihak manapun, termasuk dari Prajurit TNI AD sendiri," tegas Andika.

Untuk memastikan itu, Kasad akan serius menangani dugaan keberpihakan Babinsa ini dalam Pilpres. "Dan akan memberikan sanksi kepada mereka sesuai temuan dalam pemeriksaan," ujar Andika.

Sementara itu, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat Letnan Kolonel Infantri Yudi Pranoto mengatakan, tudingan babinsa berpihak tersebut sebenarnya hanyalah kesalahpahaman. “Ini hanya miskomunikasi saja. Ada salah paham antara warga dan anggota babinsa," ujar Yudi, kepada pers di Kodim 0501 Jakarta Pusat, Kamis (05/06) malam.

Yudi membantah pemberitaan di media massa yang menyebut, seorang anggota Babinsa mendata pilihan warga terhadap dua pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelang Pilpres 2014.

Yudi memastikan, kedatangan babinsa ke lingkungan tempat tinggal warga hanyalah tugas rutin. Dalam tugas tersebut, babinsa hanya mendata materi geografis, demografis, dan kondisi sosial masyarakat.

"Mungkin komunikasi yang dilakukan anggota babinsa tersebut sulit dimengerti oleh warga. Bisa jadi karena tingkat IQ atau pangkatnya yang rendah," kata Yudi.

Yudi menjelaskan, anggota babinsa yang terkait masalah tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara, dan baru 2 bulan bertugas di Koramil Gambir, Jakarta Pusat.

Yudi memastikan akan memanggil anggota babinsa terkait dan memeriksa apakah memang ada penyimpangan yang dilakukan. Nantinya jika terbukti ada penyimpangan maka anggota babinsa tersebut akan mendapat sanksi berjenjang. Mulai dari sanksi hukuman hingga sanksi administrasi.