Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kekecewaan terhadap Kabinet Kerja yang diumumkan Presiden Joko Widodo. Kabinet jauh dari memuaskan. 5 orang jajaran menteri memiliki persoalan integritas dan rekam jejak sedang 21 lainnya berpotensi memiliki konflik kepentingan.

"Kita terus terang kecewa dengan hasil kabinet yang diumumkan, skornya 6,5. Karena kita melihat masih ada sejumlah nama yang diragukan integritasnya," ujar Koordinator ICW Bidang Monitoring Pelayanan Publik, Febri Hendri di Kantor ICW, kawasan Kalibata, Jakarta, Selasa (28/10) sore.

Ia mengatakan, dari catatan ICW, 61,8 persen atau 21 orang dari 34 menteri yang telah dilantik itu berpotensi memiliki konflik kepentingan. "Tertinggi di Kemenko Perekonomian."

Ada 3 indikator yang disebut ICW terkait potensi memiliki konflik kepentingan tersebut. Pertama, afiliasi menteri dengan perusahaan yang dimiliki, kepentingan partai dan elit partai. Afiliasi itu disebut ICW berpotensi mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan yang memicu terjadinya KKN.

Meski begitu, ICW mengatakan tidak dapat menjustifikasi semua menteri. Pasalnya ICW mencontohkan Menteri Agraria Ferry Musyidan Baldan yang tidak dijadikan Menkominfo oleh Jokowi.

"Dari yang saya baca sebelumnya nama Ferry berada di Menkominfo. Tapi supaya menghindari konflik kepentingan karena Bos-nya di Nasdem pemilik MetroTV makanya Ferry tidak di Menkominfo. Itu langkah yang bagus," puji Koordinator ICW Abdullah Dahlan.

Meski begitu, ICW juga memberi catatan bahwa ada 5 menteri Jokowi yang memiliki permasalahan integritas dan rekam jejak, serta 8 orang menteri yang memiliki problem kapasitas.

ICW memiliki 2 indikator mengenai 5 orang yang dinilai memiliki catatan integritas dan rekam jejak yang kurang baik. Menurut Koordinator ICW Bidang Korupsi dan Politik, Donald Fariz, indikator yang pertama adalah nama-nama menteri yang dimaksud pernah disebut dalam persidangan menerima atau memberi sejumlah uang dalam kasus korupsi.

"(Kedua) dari laporan masyarakat yang kami kaji yang terkait kasus korupsi. Selain itu kami nilai ada 8 orang menteri punya catatan soal kapasitas. Kurang memiliki kapasitas terkait dengan kementerian yang dipimpin, latar pendidikannya tidak kompatibel. Tidak memiliki riwayat pendidikan soal sektor yang menjadi pimpinannya," ungkap Donald.

Sedangkan, 8 menteri ini dinilai ICW masih belum memiliki kecakapan terkait dengan kementerian yang dipimpinnya. Terutama karena riwayat pekerjaan di bidang kementerian yang dipimpin adalah hal yang utama menurut ICW.

ICW membuat pemetaan terhadap menteri-menteri Jokowi ini. Dari 34 menteri sebanyak 44,1 persen atau 15 orang berlatar belakang politisi. Setelah itu, 11 orang akademisi, 9 profesional, 5 pengusaha, 2 purnawirawan dan 1 Kepala Daerah.

Dari kaca mata ICW, banyak anggota kabinet yang merangkap profesi. Baik sebagai politisi, pengusaha, profesional, maupun akademisi. Sebaran politisi berdasarkan Kementerian Koordinator berdasarkan data ICW adalah 4 di Kemenko Polhukam, 6 di Kemenko Perekonomian, dan 5 di Kemenko SDM dan Kebudayaan. Sementara itu Kemenko Kemaritiman 0 politisi.

"Sebaran politisi menurut Kemenko, paling banyak ditaruh di Kemenko Perekonomian. Profesional itu nggak banyak, paling banyak politisi. Nampaknya 3 Kemenko ini, merupakan jabatan yang cukup diincar politisi," jelas ujar Febri.

Profiling lain yang dilakukan ICW adalah bahwa usia rata-rara para Menteri Kabinet Kerja tidak jauh berbeda dengan usia Presiden Jokowi yakni sekitar umur 52-53 tahun. Sebanyak 70,6 persen Menteri lahir di pulau Jawa dan 18 pernah mengenyam pendidikan di luar negeri, mayoritas lulusan Amerika Serikat.

Dalam penjelasannya ini, ICW tidak menyebutkan nama. "Kami tidak menyebut nama karena kita ingin beri kesempatan dulu, bisa sebagai wanti-wanti. Kita bisa lihat dari integritasnya nanti."

ICW juga melihat perlunya para menteri tersebut mencari orang-orang terbaik di jabatan struktural seperti direktur jenderal. "Jokowi juga harus mencari staf khusus yang selalu bisa memberikan informasi terkait dengan realisasi program di kementerian tersebut," saran dia.