Presiden Joko Widodo menegaskan, waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time menjadi perhatian seriusnya. Ia meminta para menteri benar-benar mengurusi hal itu. Jokowi tak ingin ada menteri yang dicopot dari jabatannya, karena soal dweling time ini.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi usai meresmikan beroperasinya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta, Kamis (10/03).

“Akan saya pantau terus, enggak boleh ada korban lagi, saya enggak main-main masalah ini," kata Presiden.

Jokowi mengatakan, telah mengecek ke lapangan langsung terkait waktu bongkar di pelabuhan. Hasilnya, bongkar muat di pelabuhan masih memakan waktu 6-7 hari. Padahal, ia menginginkan agar Indonesia bisa seperti Singapura dan Malaysia yang hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk bongkar muat.

Presiden Jokowi memberi waktu selama 6 bulan agar masalah tersebut bisa diturunkan di bawah 5 hari. "Kan permintaan saya masih wajar, di bawah 5 hari, saya tunggu 6 bulan tidak bergerak sama sekali, akhirnya ada menteri yang saya ganti yang saya copot," katanya.

Pada Januari 2016 lalu, Presiden kembali memerintahkan kepada menteri terkait untuk menurunkan kembali waktu bongkar di pelabuhan. “Januari sudah 4,7 ya oke berarti sudah di bawah 5. Saya sampaikan dan saya ingin mendekati angka yang saya targetkan, harus mendekati, ini kurang sedikit. Saya kira bulan-bulan ini atau bulan depan, saya kira sudah bisa masuk ke angka 3," katanya.

Dengan masuk ke angka tiga, kata Presiden, maka efisiensi makin terlihat di pelabuhan. "Jangan sampai ada korban lagi masalah dwelling time. Enggak boleh ada korban lagi," katanya.