Apa yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini bukan lagi sekedar upaya pelemahan dalam pemberantasan korupsi. Ada sejumlah pihak yang secara kasat mata ingin membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimmly Asshiddiqie, kepada pers, Minggu (25/01), menangapi peristiwa yang dialami sejumlah pimpinan KPK saat ini.

"Kalau dibilang pelemahan terlalu ringan, ini upaya pembubaran. Ada potensinya," ujar Jimly.

Kata pakar hukum tata negara itu lebih jauh, KPK kini tengah menjadi sasaran tembak. Pasalnya, setelah Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, para pimpinan KPK mulai diserang secara personal maupun lewat pidana.

"Ini buruk, apalagi ketat aturannya kalau (Pimpinan KPK) sudah jadi tersangka, dia bisa langsung dinonaktifkan. Kalau sudah jadi terdakwa, diberhentikan secara tetap," sebut dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, dengan sejumlah serangan ini, pimpinan KPK yang akan bertahan nantinya hanya tersisa 1 atau 2 orang. Dengan kondisi itu, kinerja KPK memberantas korupsi tidak akan maksimal hingga akhir masa jabatan pimpinan KPK pada Desember 2015.

"Kalau sudah tinggal satu atau dua (pimpinan), ya tentu KPK jadi lumpuh. Yang saya khawatir kalau ini dibiarkan terus, nanti rekruitmen baru tidak akan ada sehingga sama aja dengan KPK-nya bubar, bukan lumpuh," ujar dia.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka hubungan KPK dengan Polri akan semakin memanas. Adanya konflik di antara kedua lembaga penegak hukum itu membuat dukungan berbagai pihak terbelah.

Menurut dia, masyarakat cenderung mendukung KPK, sementara para elite partai dan pemerintah nampak lebih mendukung Polri.

Langkah berani KPK menetapkan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, berbuah serangan bertubi-tubi terhadap lembaga itu.

Bareskrim Polri menangkap dan menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Bambang dituduh terlibat dalam memberi keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada di Kotawaringin Barat pada 2010.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad juga diserang oleh Plt Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Abraham dituduh melakukan manuver politik menjelang pemilu presiden 2014 dan beberapa kali bertemu dengan elit PDIP terkait upaya itu.

Belakangan, Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim dengan tuduhan pemalsuan akta dan saham perusahaan secara ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur.