1. Sistem pemerintahan di Aceh bidang ekonomi, penegakan hukum dan HAM dalam proses integrasi

2. Partisipasi politik yang memuat hak-hak individual untuk mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah.

3. Pelaksanaan HAM

4. Pemberian Amnesti

5. Penyatuan kembali GAM ke dalam masyarakat

6. Pengaturan keamanan dan perdebatan wilayah

7. Pendirian misi pengawasan Aceh untuk memeriksa kemajuan : 250 orang dari Uni Eropa dan 100 orang dari negara ASEAN.

8. Pemerintah bersedia mengubah aturan yang melarang pembentukan partai politik lokal dalam waktu 18 bulan

9. Penarikan 50 ribu prajurit TNI dan Brimob dari Aceh

10. Penyerahan seluruh senjata GAM