Indonesia akan menerima jabatan Ketua Kelompok Negara Berkembang Delapan (D-8) untuk periode 2006-2007 dari Iran, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) kelima D-8 yang dilaksanakan di Bali, 9-13 Mei 2006.

"Jabatan ketua tersebut berlangsung selama dua tahun dan dilakukan dengan metode rotasi," kata Direktur Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri (Deplu), Mochamad S Hidayat, di Gedung Deplu, Jakarta, Rabu.

D-8 adalah kelompok negara berkembang yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. Tiga ketua D-8 sebelum Iran adalah Turki, Mesir dan Bangladesh sedangkan ketua D-8 setelah Indonesia, menurut Hidayat, kemungkinan besar Malaysia. "Sebagai ketua berikutnya, maka Indonesia akan menjadi tuan rumah dari beberapa program kegiatan untuk meningkatkan kerjasama D-8," katanya.

Menurut dia, untuk 2006 Indonesia berencana untuk melakukan beberapa pertemuan D-8, antara lain pertemuan ketiga kelompok kerja tentang energi di Yogyakarta pada Juli 2006, pembahasan tentang program kapasitas keuangan mikro pada Agustus 2006 serta pertemuan-pertemuan reguler komisioner setelah KTT.

Organisasi D-8 dibentuk pada Juni 1997 dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antar negara anggota. "Hingga KTT keempat kemarin, sebisa mungkin memang tidak menyinggung ataupun membahas masalah politik," katanya.

Pada kesempatan itu dia juga menjelaskan perbedaan antara D-8 dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengingat hampir seluruh anggota D-8 memiliki penduduk mayoritas muslim.

"Tujuan pembentukan pada 1997 memang lebih untuk mewujudkan kerjasama dalam kerangka negara-negara yang lebih sedikit dari OKI yang anggotanya mencapai 58 negara, untuk menanggulangi kemiskinan di negara-negara tersebut. Agar lebih efektif," katanya.

KTT D-8 di Bali mengambil tema "Enhancing D-8 Intra-Trade", dimana para pemimpin negara berkesempatan untuk mencari upaya dan strategi terbaik untuk memperkuat kerjasama, terutama perdagangan di antara negara anggota dan kerjasama ekonomi yang dapat secara efektif menjawab permasalahan dasar seperti kemiskinan dan pembangunan.