Beragam pandangan muncul pasca pelembagaan koalisi melalui Sekretariat Bersama Partai Koalisi pendukung SBY-Boediono. Ada yang menilai sebagai pelemahan demokrasi. Ada yang meramalkan, usianya hanya seumur jagung atau bahkan ada yang secara sinis mengatakan ini kemenangan kedua Partai Golkar setelah mundurnya Sri Mulyani dari kursi Menkeu.

Sudut pandang berbeda diungkapkan oleh Hayono Isman, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Jika banyak yang bernada pesimis, mantan menteri olahraga ini justru optimis. Kehadiran Sekber Koalisi justru untuk memperkuat koalisi partai. Meski begitu, Hayono memberiu catatan bahwa memang pelembagaan ini harus belajar dari pengalaman-pengalaman yang mewarnai koalisi sebelumnya.

Kebersamaan di koalisi beberapa kali sempat guncang. Bahkan, koalisi hampir saja mencapai titik nadir ketika partai anggota koalisi tidak sepaham dalam sikap terhadap kasus Bank Century. Koalisi hampir saja pecah, karena tidak seirama dengan pemerintahan SBY-Boediono. “Kita harus belajar secara bijak dari peristiwa itu,” ujar Hayono yang ditemui politikindonesia.com di lobi Gedung Nusantara II, Selasa (11/05).

Lebih jauh, pria kelahiran Surabaya, 6 Oktober 1943 itu menampik kecurigaan bahwa, pelembagaan koalisi bermaksud untuk menghentikan pemeriksaan kasus Bank Century. “Bukan untuk itu. Karena jika kasus century dihentikan, yang paling dirugikan Partai Demokrat.”

Diingatkannya, meski dalam pengusutan DPR terbukti, tidak ada aliran dana yang masuk ke peserta pemilu 2009, hingga saat ini, isu tentang aliran dana Century masuk ke rekening Demokrat, belum sepenuhnya hilang. Karena itulah, Hayono menghendaki pemeriksaan terus berlanjut. Jangan sampai isu itu dianggap sebagai suatu pembenaran. Karena itu, ia justru meminta agar kasus tersebut diusut tuntas.

“Jadi kalau bicara kepentingan, bukan hanya PDIP dan Golkar yang berkepentingan tetapi juga Partai Demokrat,” ujar mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998) itu.

Bicara soal terpilihnya Sri Mulyani sebagai Managing Director Bank Dunia, dipandang Hayono, tak boleh menghentikan pemeriksaan hukum Century. “Kami bangga dengan terpilihnya Ibu Sri Mulyani. Meski demikian pemeriksaan hukum terhadapnya harus tetap berjalan. Jika dia bersalah harus dihukum. Tapi kalau tidak, namanya harus direhabilitasi,” ujarnya.

Hayono menilai, pelembagaan koalisi merupakan langkah politik yang cerdas. Ia optimis dinamika politik di parlemen akan menuju pada kehidupan politik yang sehat, dinamis dan kritis. “Tidak memanfaatkan setiap situasi hanya demi kepentingan politik,” tambahnya.

Demokrasi yang lepas kendali seperti yang terjadi di Thailand menurut Hayono, harus dihindari. Namun demikian, katanya, tak berarti bangsa ini harus mundur ke era Soeharto.

Apakah dengan pelembagaan koalisi, jadi jaminan partai koalisi akan satu suara? Tidak juga. Haryono juga tak menampik kemungkinan ada anggota koalisi yang membelot. Namun, jika itu terjadi harus ada sikap tegas dari sekber, “Silakan keluar dan tarik menteri-menterinya dari kabinet.”

Haryono menegaskan pelembagaan koalisi harus disertai dengan sanksi-sanksi politik tertentu jika terjadi pelanggaran komitmen atas koalisi. Dengan begitu, koalisi bisa berjalan lebih efektif. “Ke depan hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Perlu ada mekanisme sanksi yang tegas,” ujar Hayono.