Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memastikan bahwa tokoh politik yang menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RIJusuf Kalla ke PT Freeport bukan berasal dari PDIP.

Hasto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk memberikan klarifikasi terkait pencatutan nama kepala negara tersebut.

"Kami meyakini bukan dari PDI-P, karena partai kami memiliki aturan kuat, dan sanksi tegas untuk masalah seperti ini," kata Hasto, Rabu (11/11).

Menurut Hasto, seharusnya tidak ada pihak tertentu yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan menjual nama kepala negara.

Terkait kontrak dengan Freeport, Hasto meminta pemerintah mengedepankan kepentingan nasional saat mengambil keputusannya. "Tidak boleh ada intervensi, apalagi mengatasnamakan kepala negara untuk keuntungan pribadi. Sebaiknya Pak Sudirman (Said) memberikan klarifikasi," kata Hasto.

Sebelumnya, Sudirman menyebutkan adanya tokoh politik yang sangat berkuasa mencoba menjual nama Jokowi-JK kepadaFreeport. Pencatutan nama Presiden dan Wapres dilakukan agar kontrakFreeport bisa segera diberikan.

Sudirman mengaku mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak Freeport. Sebab,Freeport menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut.