Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini tengah menghadapi hak angket yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Hak angket itu bisa berujung pada pemecatan dirinya. Ahok pun menceritakan persoalan ini kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Ahok menemui Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (27/02). Usai pertemuan, Ahok menceritakan, Jokowi menanyakan apa ancaman bagi Ahok dengan adanya hak angket itu. “Beliau cuma tanya, kalau angket itu bagaimana? Kalau angket, saya salah, lapor ke MA, ya dipecat, Pak. Bapak yang harus keluarkan SK,” ujar Ahok dialognya dengan Jokowi.

Ahok mengatakan, Jokowi juga sempat menanyakan apakah dia bisa menolak putusan MA tersebut jika sampai berujung pemecatan. “Saya bilang, “Enggak bisa, Pak. Paling tahun depan, Pak (saya) dipecatnya," canda Ahok.

Ahok mengaku tak gentar dengan bergulirnya hak angket tersebut. Ia tak khawatir dengan pilihannya membongkar dana siluman yang dianggapnya merupakan kongkalikong DPRD dan kepala dinas.

Ahok menekankan, ia siap menjadi tumbal untuk mengungkap korupsi miliaran rupiah itu. “Saya siap saja lah," katanya.

Selama ini, ujar Ahok, Presiden Jokowi selalu berada di belakangnya, termasuk digunakannya e-budgeting dalam penyusunan APBD DKI Jakarta. Ia menyebut, Jokowi memberikan lampu hijau agar sistem itu dilanjutnya.

Jokowi, bahkan berharap sistem ini bisa ditiru daerah lain. e-budgeting adalah salah satu program yang dimotori Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Presiden mau agar poin-poin penting di APBD tidak dikorupsi. Kalau tidak dikorupsi, serapan anggaran tinggi," terang Ahok.