Partai Golkar mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera melakukan evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang dipimpinnya. Partai pendukung pemerintah ini meminta Presiden untuk mengambil tindakan tegas dengan mengganti para pembantu mereka yang tidak mampu menjalankan visi dan misi pemerintahan SBY- JK.

Sikap resmi Partai Golkar tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Golkar dalam pernyataan sikap awal tahun 2007 Partai Golkar di Jakarta, Senin.

Agung mengatakan, Golkar menghargai komitmen dan kerja keras Presiden/Wapres dalam memimpin dan membangun bangsa ini. Namun, pelaksanaan program pemerintah belum didukung oleh kinerja kabinet yang optimal, termasuk tingginya ego sektoral anggota KIB yang berjalan sendiri-sendiri.

Sebelumnya pada 5 Januari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sudah menyampaikan hasil evaluasinya terhadap kinerja para pembantunya terutama para menteri anggota KIB baik yang prestasinya bagus maupun kurang.

"Saya belum mendengar Presiden akan melakukan reshuffle, tapi Presiden memang telah melakukan evaluasi," kata Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi kepada pers ketika menjelaskan hasil Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan Jumat pekan lalu itu.

Di bagian lain pernyataan sikap politik tersebut, Partai Golkar menyatakan mendukung pandangan tentang hak pilih bagi anggota TNI/Polri pada Pemilu 2009. Disamping itu, Partai Golkar juga mendukung rancangan UU peradilan militer serta wacana tentang tentang perlunya Polri berada dibawah Departemen.