Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan jajaran pemerintahannya untuk menindaklanjuti setiap temuan dan saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini diperlukan agar pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Karena pada hakekatnya uang negara adalah uang rakyat.

"Saya juga terus memantau tindak-lanjut itu agar tidak ada masalah yang tidak kita selesaikan. Tiap sen uang negara yang dikelola oleh penyelenggaran negara haruslah dipertanggungjawabkan," ujar Presiden dalam sambutannya pada acara pemberian penghargaan "Pencapaian Menuju Tertib Administrasi Keuangan" yang digelar BPK dalam rangka Ultah ke-60 BPK di Jakarta, Selasa (9/1) malam.

Selain itu Presiden juga menambahkan bahwa pemerintah akan selalu terbuka terhadap BPK dan berharap BPK menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ketua BPK Anwar Nasution dalam sambutannya mengatakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah belum banyak mengalami kemajuan seperti terlihat dari banyaknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berbagai pemda yang tidak dapat ditelusuri secara memadai, bahkan tidak layak audit.

Menurut hasil pemeriksaan BPK atas 344 LKPD tahun anggaran 2005 menunjukkan bahwa BPK memberi opini "wajar tanpa pengecualian" atas 84,6 persen LKPD, 7,85 persen LKPD dengan opini "tidak memberikan pendapat" atau "disclaimer", dan 2,33 persen dengan opini "tidak wajar".

Tindak lanjut rekomendasi laporan pemeriksan BPK oleh pemda juga masih jauh di bawah harapan, seperti terlihat pada tindak lanjut hasil pelaksaan BPK pada 33 provinsi menunjukkan sampai dengan semester I 2006, dari sebanyak 15.414 temuan dengan nilai Rp60,4 miliar dan 450 juta dolar AS baru ditindaklanjuti 36,24 persen atau 5.586 temuan dengan nilai Rp15,01 miliar. Sementara sisanya belum ditindaklanjuti oleh pemda.

"Rendahnya tingkat tindak-lanjut atas rekomendasi BPK dapat mengakibatkan munculnya permasalahan berulang, karena sumber penyebab yang menjadi perhatian BPK tidak segera diselesaikan," kata Ketua BPK.

Dalam kesempatan itu, BPK menganugerahkan penghargaaan kepada Pemerintah Propinsi Gorontalo yang telah dianggap telah berupaya menuju tertib administrasi. Pemberian penghargaan diberikan Anwar Nasution kepada Gubernur Propinsi Gorontalo, Fadel Muhammad.