Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12% memicu perdebatan antara Politisi Partai Gerindra dan PDIP. Mereka saling tuding siapa yang paling berperan sebagai inisiator kenaikan PPN tersebut.

Di awali dari kritik PDIP yang menyatakan penolakan terhadap kenaikan PPN 12%. Kritikan PDIP itu pun ditanggapi Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto.

Wihadi Wiyanto mengatakan, kenaikan PPN 12%jangan digiring sebagai inisiasi Presiden Prabowo Subianto. Sebab kebijakan kenaikan PPN 12% itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

"Jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengkaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar, yang benar adalah UU ini produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan," kata Wihadi Wiyanto saat dihubungi wartawan, Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

Menurut Wihadi, pemimpin panitia kerja (panja) pembahasan kenaikan PPN 12% pada saat itu juga dari PDIP. 

Karena itulah Wihadi mempertanyakan alasan PDIP berubah sikap.

"Jadi, kami dalam hal ini melihat bahwa sikap PDIP ini adalah dalam hal PPN 12% adalah membuang muka. Jadi kami ingatkan bahwa apabila ingin mendukung pemerintahan maka tidak dengan cara seperti ini tapi bila ingin melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah hak dari pada PDIP," kata Wihadi.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus menanggapi pernyataan WIhadi dengan membantah bahwa kenaikan PPN 12% diinisiasi PDIP. 

Sebab kenaikan PPN12% itu diusulkan oleh Presiden Jokowi.

"Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDIP. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan," kata Deddy Sitorus, Jakarta, Minggu (22/12/2024).

Deddy mengakui memang kader PDIP menjadi ketua panja undang-undang yang mengatur kenaikan PPN 12%. Namun pengesahan undang-undang itu adalah keputusan DPR sebagai lembaga dan bukan perorangan.

Menurut Deddy, saat itu PDIP setuju kenaikan PPN 12% karena kondisi perekonomian sedang baik-baik saja. Namun, PDIP menilai kenaikan PPN 12% perlu dipertimbangkan ulang karena ekonomi sedang memburuk. Saat ini 9,3 juta kelas menengah sudah tergerus dan mata uang dolar naik gila-gilaan.

"Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, enggak. Karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya," pungkas Deddy. []