Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait pengunduran diri Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP) bakal menyetujui pengunduran diri itu, tapi memberikan 3 catatan kepada Jokowi.

“Fraksi-fraksi di Koalisi Merah Putih cenderung menerima pengunduran diri Pak Jokowi, namun dengan catatan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI yang juga Penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Triwisaksana, kepada pers, Senin (06/10).

Politisi yang akrab disapa Sani ini menuturkan, ketiga catatan penting yang harus ditindaklanjuti pemprov DKI tersebut adalah, masalah sengekta tanah di Taman BMW yang ditengarai terjadi serah terima Fasos (fasilitas Sosial) dan Fasum (Fasilitas Umum) yang fiktif dari para pengembang.

"Kedua, kasus mark up bus TransJakarta yang melibatkan pejabat tinggi Pemprov DKI. “"Ketiga, adanya audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2013 yang menyatakan adanya potensi kerugian negara di DKI senilai Rp 1 triliun lebih," lanjut Sani.

Sani menekankan, 3 catatan yang dihasilkan dari rapat Koalisi Merah Putih itu harus ditindaklanjuti Jokowi. Saat ini, dua catatan pertama sudah ditangani pihak KPK dan Kejagung. Sementara catatan terakhir harus ditindaklanjuti dengan pertanggung jawaban terhadap program-program yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. "Ini tidak ada arah menjegal secara politik. Yang namanya pertanggung jawaban tidak boleh ditinggalkan," kata Sani.