Sikap fraksi-faksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang tidak bersedia menyerahkan susunan anggotanya untuk ditempatkan di komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD), dianggap sangat mengganggu kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Apa susahnya menyerahkan nama, katanya sudah ada di kantong," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon, kepada pers di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/10).

Menurut Fadli, meski koalisi KIH tak menyerahkan nama, namun pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR lainnya akan tetap dilakukan pada hari ini.

Fadli mengatakan, pimpinan dewan akan menganggap Fraksi PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP tak menempatkan anggotanya di komisi atau kelengkapan DPR lainnya jika sampai hari ini tak menyerahkan susunan anggotanya.

Pemilihan pimpinan ini tak melanggar tata tertib DPR. Sebab pimpinan DPR telah memberikan waktu yang cukup panjang untuk mengakomodasi fraksi KIH termasuk membahasnya dalam empat kali sidang paripurna.

"Di tata tertib, kalau tidak kuorum ya kami tunggu 30 menit. Setelah itu kami upayakan musyawarah mufakat, kalau tidak tercapai, ya pakai mekanisme voting. Sama sekali tidak melanggar tatib," kata Fadli.

DPR tak bisa lagi menunggu keempat fraksi menyerahkan susunan anggotanya. Kesempatan dan waktu untuk penyerahan usulan itu sudah terlalu lama. Sudah sebulan sejak dilantik, DPR belum bisa bekerja normal karena alat kelangkapannya belum juga ada.

Adapun terkait Fraksi PPP, akan digunakan komposisi yang diajukan oleh Fraksi PPP versi Suryadharma Ali. Kubu Di sisi lain PPP kubu Romahurmuziy protes atas usulan tersebut dengan alasan bukan keputusan DPP PPP. "Itulah keputusannya. Pokoknya yang tadi diketok sah. Kami enggak tahu versi siapa," ujar Fadli.

Sebelumnya, faksi yang tergabung dalam KIH menginginkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sementara lima fraksi lain menginginkan pemilihan pimpinan alat kelengkapan DPR dilakukan dengan sistem paket dan melalui pemungutan suara (voting).