Gubernur Lampung Sjachroedin ZP menyatakan, provinsi Lampung siap mengamankan kebijakan Pemerintah Pusat terkait penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meskipun berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menentang kebijakan itu, sebagai Gubernur, Sjachroedin merupakan bagian pemerintah. Ia pun siap dengan konsekuensi dari PDIP atas keputusannya yang berseberangan tersebut.

“Hari ini, kami mengumpulkan aparat desa untuk sosialisasi kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, yang tidak bisa dielakkan lagi," ujar Sjachroedin kepada wartawan, usai pertemuannya dengan aparat desa di GSG Universitas Lampung di Bandarlampung, Rabu (28/03).

Gubernur Lampung ini menyatakan, meskipun dirinya berasal dari PDIP yang notabene menentang kebijakan kenaikan BBM, namun ia tetap berkomitmen untuk mengamankan kebijakan pemerintah tersebut. “Saya berharap pimpinan partai mengerti, karena bagaimanapun juga, saya bagian dari pemerintah," ujar Sjachroedin.

Lebih jauh, Sjachroedin menyatakan, ia siap menerima konsekuensi apapun dari PDIP, jika keputusan itu dianggap bertentangan dengan partai. “Pemerintah mana yang mau menaikkan harga BBM, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, apa boleh buat, kebijakan kenaikan BBM tidak bisa dielakkan," ujar dia.

Sekedar catatan, Sjachroedin hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung. Untuk mengawal kebijakan pemerintah tersebut, Pemprov Lampung mengumpulkan semua aparat desa untuk ikut rapat bersama Fokorpinda. Dalam rapat tersebut, Gubernur Lampung menjelaskan alasan pemerintah menaikkan harga BBM.