Dukungan politik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan ekonomi biru memang sangat diperlukan. Apalagi konsep ini dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan.

Demikianlah kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam kepada politikindonesia.com dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Kamis(21/02).

Menurutnya, ekonomi biru juga bisa dideskripsikan sebagai sebuah langkah nyata pemerintah menuju pilar pembangunan yang berkelanjutan. Bahkan hal itu sudah sesuai dengan amanat konstitusi terutama tentang UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan.

“Kami mendukung konsep ekonomi biru yang menjadi landasan setiap program KKP. Apalagi pendekatan pembangunan ekonomi biru itu akan bersinergi dengan pelaksanaan "triple track strategy", yaitu program pro-poor, pro-growth, pro-job dan pro-environment," ungkapnya.

Dirinya juga menilai konsep tersebut bisa menjawab beberapa permasalahan. Di antaranya pertambahan penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan dan keterbatasan sumber daya yang dinilai berpotensi menjadi persoalan besar.

"Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 sudah mencapai 238,17 juta jiwa atau naik rata-rata 1,49 persen per tahun. Dari jumlah itu, badan dunia FAO sudah memberi peringatan bahwa indeks harga pangan dunia terus meningkat tinggi. Kondisi ini bisa mengancam kerawanan pangan," ucapnya.

Masalah lainnya yang juga serius, lanjut Ibnu, ada penurunan kualitas lingkungan, over fishing dan pencemaran. Ada juga degradasi ekosistem pesisir, praktek penangkapan ikan dan budidaya ikan yang tidak sustainable.

"Untuk mengatasi itu semua, potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar masih dapat dikembangkan secara optimal. Apalagi, ikan masih menjadi pilihan sumber gizi dengan kandungan nutrisi lengkap serta harga relatif terjangkau dengan banyak ragam pilihan," papar Ibnu.