Wakil Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascatsunami Eric P Schwartz meminta kepada Pemerintah Indonesia agar serius mengatasi korupsi yang dapat terjadi dalam setiap pengelolaan dana bantuan bencana alam, termasuk pengelolaan dana bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatera Utara.

"Jika pemerintah tidak sungguh-sungguh mencegah dan memerangi korupsi di daerah bencana alam pascagempa bumi dan gelombang tsunami, maka kepercayaan rakyat kepada pemerintah di daerah tersebut akan menghilang," ujar Schwartz usai bertemu dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (10/5).

Menurutnya, jika kepercayaan rakyat hilang, hal itu akan menyebabkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan terganggu dan tidak akan terwujud.

Schwartz berharap pemerintah dapat lebih serius mencegah terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana bagi pembangunan kembali kawasan Nanggroe Aceh Darussalam pascatsunami. "Kami memberikan dukungan sepenuhnya, dengan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di mana pun, termasuk di Aceh," katanya.

Menurut Schwartz, sejauh ini program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankan pemerintah melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh- Nias sudah sesuai dengan jalurnya. Namun, diakuinya, masih ada sejumlah kendala yang masih harus dilakukan agar program itu berjalan baik seluruhnya. Antara lain masalah perumahan yang belum semuanya dibangun, karena adanya persoalan tanah, serta masalah lapangan pekerjaan yang harus dipikirkan oleh pemerintah.