Perum Bulog mengusulkan kenaikan pagu indikatif dalam RAPBN 2016 menjadi Rp25,090 triliun, naik dari pagu indikatif tahun 2015 ini yang hanya sebesar Rp20,4 triliun.

Adapun dalam pelaksanaan anggaran tahun 2015 ini, realisasi pencairan subsidi raskin hingga paruh pertama mencapai Rp9,446 triliun. Pagu subsidi raskin untuk tahun ini sebesar Rp18,9 triliun.

“Sisanya di semester kedua sebanyak Rp9,493 triliun,” kata Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti, saat rapat kerja dengan DPR, di gedung DPR, Jakarta, kemarin, Rabu (10/06).

Menurut Djarot, pemerintah masih memiliki utang pembayaran subsidi raskin sebesar Rp543,813 miliar untuk penyaluran raskin tahun 2013, dan sebesar Rp1,5 triliun untuk penyaluran raskin tahun 2014.

Djarot juga melaporkan, beras pemerintah (CBP) sebesar Rp1,5 triliun belum dapat dicairkan mengingat hingga kini belum ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedang CBP tahun 2016 direncanakan ada penambahan sebanyak 225.606 ton, atau senilai Rp2 triliun.

Pimpinan rapat kerja DPR, Edi Prabowo mengaku heran dengan belum ditetapkannya Kuasa Pengguna Anggaran Perum Bulog. Sebab seharusnya Kementerian Pertanian yang berkaitan erat dengan pengadaan gabah dan beras lebih layak menjadi KPA Perum Bulog, ketimbang Kementerian Sosial.

Edi meminta Djarot dan direksi Bulog untuk melakukan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait perihal KPA tersebut.

“Kalau DPR yang menyampaikan akan dianggap konflik kepentingan. Kalau Bapak itu kan akan mempermudah bapak dalam melakukan koordinasi. Mungkin bisa dipertimbangkan,” kata Edi.(