Pemerintah berencana melelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp5 triliun pada Selasa (10/10). Lelang dilakukan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam anggaran penerimaan dan belanja negara perubahan (APBNP) 2017.

Disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, dalam keterangan pers, Senin (09/10), seri sukuk yang akan dilelang antara lain, satu Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) dan empat Project Based Sukuk (PBS).

Seri SPN-S 11042018 ditawarkan dengan jatuh tempo pada 11 April 2018, PBS013 yang akan jatuh tempo pada 15 Mei 2019 ditawarkan dengan imbal hasil (yield) 6,25 persen, dan PBS014 yang jatuh tempo 15 Mei 2021 mengusung yield 6,5 persen.

Sisanya, seri PBS011 bertenor lima tahun ditawarkan dengan yield sebesar 8,75 persen, dan seri PBS012 yang jatuh tempo 15 November 2031 mendatang diberikan yield hingga 8,87 persen.

Sebagai informasi, seluruh sukuk ditawarkan dengan aset jaminan (underlying asset) proyek dan kegiatan dalam APBNP 2017 dan barang milik negara.

Lelang dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka (open auction) dan menggunakan metode harga beragam (multiple price).

Adapun, peserta lelang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank OCBC NISP, Standard Chartered Bank, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Citibank N.A, PT Bank Negara Indonesia Syariah, PT Bank Central Asia Tbk, Deutsche Bank AG, PD Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BRISyariah.

Perusahaan efek yakni PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Bahana Securities.