Sengketa sejumlah negara Asia Tenggara serta China terkait perbatasan di Laut China Selatan menjadi perhatian serius ASEAN. Ke-10 pemimpin negara ASEAN menegaskan kembali pentingnya DOC (deklarasi mengenai aturan bagi pihak-pihak yang telibat) di Laut China Selatan guna mewujudkan komitmen kolektif untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini.

Ke 10 pemimpin negara ASEAN --Brunei, Kamboja, Indonesia, Myanmar, Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina, Laos, dan Thailand-- berkomitmen agar penyelesaian ini dilakukan melalui dialog dan kerja sama serta resolusi damai sengketa.

Demikian pernyataan Pemimpin ASEAN, di sela-sela rangkaian pertemuan puncak ke-17 ASEAN di National Convention Center, Hanoi, Jumat (29/10).

Dalam pernyataan bersama itu, ASEAN sepakat menyelesaikan segala sengketa yang muncul secara damai dan sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang disepakati hukum internasional termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) dan lainnya yang terkait hukum maritim internasional.

"Kami menekankan perlunya mengintensifkan upaya untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dari DOC dan bergerak ke arah kesimpulan akhir kode etik regional di Laut Cina Selatan (COC)," demikian bunyi pernyataan itu.

Para pemimpin ASEAN sepakat mendorong terciptanya konsultasi lanjutan antara ASEAN dan China, termasuk mengadakan pertemuan tingkat pejabat senior ASEAN-China terkait DOC.

Menteri Luar Negeri Marty Nataegawa yang mewakili Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti jamuan santap malam (working dinner) dengan para pemimpin ASEAN, mengatakan bahwa sebagaimana pembahasan di tingkat menteri luar negeri, maka para pemimpin menyadari jika perdamaian dan stabilitas di kawasan sangat berharga.

Oleh karena itu, sambung Marty, sengketa di Laut China Selatan harus dibahas dengan damai dan diselesaikan sesuai hukum internasional serta mekanime-mekanisme yang tersedia. Salah satu mekanisme yang dirujuknya adalah mekanisme yang dimiliki oleh ASEAN dan China dengan penerapan DOC.