Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tetap melanjutkan rencana pembelian lahan milik rumah sakit Sumber Waras, meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pembelian itu dibatalkan. Alasan Ahok, temuan BPK yang berujung pada rekomendasi pembatalan pembelian itu, tidak mauk akal.

“(Pembelian) Sumber Waras kami teruskan. karena nggak masuk akal mau bandingkan harga Ciputra dengan harga NJOP kita. Ciputra beli dengan harga pasar bukan NJOP loh. Yang nentuin NJOP bukan kita tapi Dirjen Pajak," ujar Ahok kepada pers di RSUD Tarakan, Jakarta, Kamis (10/09).

Ahok curiga audit BPK terkait lahan RS Sumber Waras itu tidak fair dan cenderung tendensius. “Ini tendensius dalam laporan BPK dihapus bagian NJOP. Saya duga ada pecah kongsi antara eselon 4. Saya nggak tahu cuma nebak-nebak. Kedua, saya bilang ke inspektorat kalau BPK tendensius banget karena dia nggak nemuin saya," ujar Ahok.

Ahok menceritakan awal mula rencana pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI. Informasi pertama kali didapat Ahok ketika ada serikat pekerja RS Sumber Waras berdemo ke Balai Kota.

“Saya kenapa bisa tahu rumah sakit itu mau dijual, serikat pekerjanya datang demo ke Balai Kota. Mereka bilang nanti kami di-PHK karena nggak ada penghasilan. Kami beli saja lahan rumah sakitnya, itu versi saya. Saya bilang nanti kita beli dijadikan RSUD Sumber Waras, nanti kalian tetap kerja di sana," ujar Ahok.

Kepada yayasan Sumber Waras, Ahok bilang bahwa Pemprov DKI akan membeli lahan tersebut sepanjang sesuai dengan NJOP.