Demi peningkatan penjagaan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka realisasi rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI akan dipercepat.

Kebijakan pemerintah tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna diperluas, Senin (04/10). Selain sejumlah menteri, Presiden juga mengundang Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya M. Soeparno, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat serta Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.

"Rencana pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista, marilah kita percepat. Terus terang kita relatif tertinggal dibanding negara lain, termasuk tetangga kita," kata SBY.

Percepatan realisasi rencana pembangunan kekuatan dan modernisasi alutsista TNI, sambung SBY, saat ini sudah dapat dimulai seiring dengan makin meningkatnya pendapatan negara. Proyek ini dilaksanakan secara bertahap selama 5 sampai 10 tahun ke depan.

"Kini saatnya telah tiba. Kita akan siapkan pengadaan alutsista TNI dengan anggaran yang lebih besar lagi. Tetapi, kita tidak ingin masuk dalam lomba persenjataan militer," sambung SBY.

Ditegaskan Presiden, dengan modernisasi alutsista, maka paling tidak kekuatan TNI tidak tertinggal jauh dari angkatan bersenjata di kawasan Asia Tenggara. Maka dengan demikian, TNI bisa lebih berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan.

Mengingat tingginya biaya yang dibutuhkan untuk modernasi alusista, maka terlebih dahulu harus disusun skala prioritas. Pengadaannya juga harus lebih mengutamakan produk-produk yang sudah dapat diproduksi oleh industri pertahanan di dalam negeri sehingga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Mengingat kita gunakan anggaran yang tidak kecil, mari kita cegah agar tidak terjadi penyimpangan apapun dalam anggaran itu," tegas SBY.