Pemerintah dan Dewan Gelar Pahlawan diminta mempertimbangkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto. Pasalnya, hal tersebut sangat sensitif. Pemberian gelar tersebut tak perlu ada pemaksaan.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkapkan hal tersebut, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, DPR, Jakarta, Senin (25/10).

Pramono mengatakan, PDI Perjuangan meminta pemerintah lebih selektif dalam memberikan gelar pahlawan nasional. Apalagi, karena sudah cukup banyak tokoh yang mendapat gelar pahlawan. Bagi bekas Sekjen PDIP ini, pemberian gelar pahlawan, bukan sekadar memberikan hadiah dari pemerintah tapi pemberian penghargaan kepada tokoh yang memiliki nilai kejuangan luar biasa.

"Posisi Presiden itu sudah mendapatkan penghormatan yang luar biasa," kata Pramono Anung.

Dengan semangat itu, Pramono mengingatkan, agar polemik tentang pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto tidak berkepanjangan. Karena akan menjadi kontra produktif bagi pemerintah. Menurut dia, wacana usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto justru merugikan PDIP. Ia memastikan, Fraksi PDIP tak pernah mengusulkan Pak Harto menjadi pahlawan nasional.

Seperti diketahui, Soeharto salah satu dari 10 tokoh yang diusulkan melalui Kementerian Sosial untuk menerima gelar pahlawan nasional. Nama Soeharto diusulkan masyarakat dan pemerintah Karanganyar, Jawa Tengah.

Sembilan nama tokoh lainnya, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang diusulkan masyarakat Jawa Barat, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (Jawa Timur), Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, dan Pakubuwono X dari Jawa Tengah.